JurnalManado - Sangat disayangkan Fenomena Hoax dan delegitimasi penyelenggara pemilu awalnya diprediksi hanya sampai pada saat pencoblosan, namun sayangnya hingga pasca pencoblosan masih terus merajalela yang akhirnya berdampak pada keresahan sosial. Hal itu terungkap pada Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksnakan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) dan Jaringan Demokrasi (JADI), Jumat 26 April 2019 yang mengangkat Tema "Fenoemena Hoax dan delegitimasi penyelenggara Pemilihan Umum".
Pada kesempatan tersebut hadir sebagai pembicara Pembicara Bapak Olly Dondokambey selaku Gubernur Sulut, Ferry Daud Liando Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unsrat, Salman Saelangi Anggota kpu Sulut, Herwyn Malonda Ketua Bawaslu Sulut, Johny Suak koordinator JADI Sulut. Gubernur yang diwakilI Kasatpol PP Steven Evans Liow mengatakan, wajib bagi semua Komponen memiliki tanggungakwab untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan demokratis. Perlu upaya kerjasama untuk mengantisipasi berita - berita Hoax yang berpotensi mengganggu tahapan pemilu. Sementara Dosen Kepemiluan Ferry Daud Liando mengatakan bahwa beberapa faktor mengapa tindakan Hoax dan delegitimasi itu sulit dihindari. Pertama UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu mensyaratkan parpol harus memiliki kursi 20 persen atau 25 persen suara sah nasional hasil pemilu sebagai syarat parpol mengusung calon Presiden dan wakil Presiden. Syarat itu terlalu tinggi sehingga menyebabkan kontestan Pilpres sangat terbatas. Tahun ini hanya 2 Calon. Ini sangat berbahaya. Kompetisi terjadi head to head, lawan dan kawan bisa dengan mudah dikenali kemudian pemilih terpolarisasi pada 2 gerbong dan saling berharap - harapan. Gesekan sulit di hindari dan menyebabkan permusuhan. Harusnya jumlah capres jangan dibatasi. Caranya adalah memperkaya Angka parlement treshold. Tidak harus banyak parpol ke parlemen tapi semua parpol yg lolos sebaiknya bisa mengusung capres. Kedua, masa kampanye terlalu panjang. Padahal kampanye ternyata tidak cukup efektif mempengaruhi pemilih karena kecenderungan yang pragmatis. Pemilih konflik bukan karena perbedaan idiologi tetapi perbedaan dalam mengusung figur. Ketiga, jangka waktu rekapitulasi terlalu panjang. Proses pencoblosan hingga pengumuman resmi memakan waktu satu bulan lebih. Ini memberikan kesempatan terjadinya kecurigaan. Kemudian reaksi masyarakat bisa berlebihan. Sementara Ketua Bawaslu Herwyn Malonda mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas-tugas pengawaan , harus diakui bahwa ada terdapat sejumlah hambatan dalam menangani pelanggaran -pelanggaran pemilu. Kerap tidak sinkron antara norma yang satu dengan norma yang lain. Terkait Hoax Malonda mengatakan bahwa tidak semua berita-berita yang berkembang itu adalah Hoax, sebab sebagian juga mengandung kebenaran. Salman Saelangi anggota kpu Sulut mengakui selama ini mereka kerap menjadi korban berita bohong. Ia mengakui sedang mengkaji sejumlah kasus apakah akan diproses atau tidak. Setly Kohdong mewakili parai Demokrat setuju bahwa Hoax terjadi karena persaingan sangat ketat. Hal itu karena gaji anggota DPRD sangat besar sehingga banyak yang berkepentingan untuk Menang. Dr Tommy Sumakul mewarning agar penyelenggara di tingkat ad hoc harus diberikan pembinaan dan bimtek dengan benar agar kerja-kerja mereka profesional. Diskusi dihadiri oleh sejumlah pengurus parpol dan tim sukses capres, caleg, akademisi, Mahasiwa dan LSM. Dr Johny Suak selaku koordinator pelaksana diskusi mengatakan bahwa diskusi Sepeti ini akan secara reguler dilaksanakan terutama dalam mengawal pemilu yang lebih demokratis. Diskusi dipandu Boy Paparang Sip, kepala sekretariat AIPI MAnado.(rilis)