Header Ads

MJP: Komisi lV Bakal Kawal Ujian UN dan UNBK

JurnalManado - Kunjungan Kerja (kunker) Komisi IV Dewan peewakilan rkayat daerah (DPRD)? Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.

Menurut personil Komisi lV Melky J Pangemanan (MJP) bertujuan untuk melakukan konsultasi dan koordinasi terkait penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2020.

Hasil penjelasan dan informasi yang disampaikan kepada Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Kementrian Pendidikan antara lain
Pelaksanaan ujian nasional (UN) akan diutamakan melalui ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

"UNBK tidak dapat dilaksanakan, maka UN dilaksanakan berbasis kertas dan pensil (UNKP).

UN merupakan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah Pusat yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.

UN untuk peserta didik atau siswa pada sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan termasuk ujian kompetensi keahlian sera
Peserta didik pada akhir jenjang sekolah menengah pertama luar biasa (SMP-LB) dan sekolah menengah atas luar biasa (SMA-LB) tidak wajib mengikuti UN.

Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sekolah. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Pendidikan tidak diperkenankan memungut biaya pelaksanaan UN dari peserta didik, orang tua/wali, dan/atau pihak yang membiayai peserta didik," tegas Ketua PSI Sulut kepada JurnalManado melalui whatsup pribadinya Kamis (12/3/2020).

Sembari menambahkan, jadwal UN SMK 16 s/d 18 Maret, SMA 30 Maret s/d 2 April
UJian susulan SMA/SMK 7-8 April.
SMP 20 s/d 23 April
Susulan 29-30 April
Paket C 4 April s/d 7 April
Susulan 18-19 April
Paket B 2-4 Mei
Susulan 9-11 Mei.

Ujian Nasional (UN) tahun ini akan diikuti 8,3 juta peserta didik dari 103.000 satuan pendidikan
Yang menggunakan UNBK 96%
yang menggunakan UNKP 4%
Satuan pendidikan total 105 ribu, 7 Provinsi yang sudah 100% UNBK yaitu Aceh, Bangka Belitung, DIY, DKI, Gorontalo, Jawa Timur, Kalimantan Selatan.

Untuk Paket B dan C hanya untuk Lapas (diberi pengecualian)
di Sulut untuk SMP yg menggunakan UNBK 97%, 2,3% menggunakan UNKP
Untuk SMU/SMK/MTs, Paket B dan C 100% UNBK.

Adanya sosialisasi Covid 19 di sekolah, dan sudah ada edaran dari Menteri cara pencegahan bagi siswa. Terutama yang akan mengikuti UN
program Merdeka Belajar untuk menghapus USBN
mengganti UN menjadi Assement Kompetensi Minimal
serta Kurikulum akan disempurnakan kembali, untuk menciptakan kurikulum yang banyak pilihan sesuai pilihan dari anak-anak.

Standar pendidikan yang ada sekarang nilai 8 akan di review kembali
UU Sisdiknas akan diperbaiki kembali untuk ujian tahun 2021 akan menggunakan daya nalar dari siswa dalam menjawab pertanyaan.

Disamping itu Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara berharap pelaksanaan UN di Sulawesi Utara dapat berjalan dengan lancar dan kondusif serta mendapatkan hasil yang baik bagi peserta didik.

Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara menghimbau kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, seluruh Kepala Sekolah, pengawas, guru-guru dan terutama para siswa peserta didik untuk mempersiapkan sebaik-baiknya pelaksanaan UNBK.

Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara harus mampu memastikan kesiapan pihak sekolah baik itu fasilitas dan peserta didik. Persiapan yang matang harus dilakukan untuk suksesnya pelaksanaan UN tahun ini.

Harus juga dilakukan pengamanan yang serius. Karena untuk SMA/SMK 100% ujian nasional berbasis komputer (UNBK), maka pengamanan siber perlu dilakukan serta penjagaan fisik komputer di sekolah-sekolah se Sulawesi Utara

Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara akan turut mengawal jalannya UNBK tahun ini dalam rangka fungsi pengawasan dan akan terus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.(tino)
Powered by Blogger.