Menghimbau, kepada segenap komponen Masyarakat Sulawesi Utara untuk bersatu, kita hadapi wabah ini dengan melaksanakan tugas dan fungsi (tupoksi) masing masing.
Pemerintah Daerah (pemda) harus segera membuat kebijakan-kebijakan untuk mengantisipasi masalah ini.
"Peraturan Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) nomor 20 Tahun 2020 telah memberikan kewenangan yang besar kepada Pemerintah Daerah untuk menggunakan anggaran untuk mengantisipasi masalah ini tanpa persetujuan lebih dulu dari DPRD.
"Saya juga menghimbau para pimpinan dan anggota DPRD untuk mendukung segala upaya Pemerintah Daerah masing masing.
Ini waktunya kita mengerahkan seluruh tenaga dan upaya kita ke satu tujuan yang sama: mengantisipasi wabah Covid-19 dari segi kesehatan, keamanan, ekonomi, dan sosial. Kita tinggalkan kepentingan Politik dan Pribadi kita, Kita fokus menghadapi wabah ini,"tegasnya kepada JurnalManado.com Senin(13/4/2020) melalui whatsup pribadinya.
Disamping itu kata legislator daerah pemilihan (dapil) Kota Manado itu mendukung aparat keamanan dan penegak hukum untuk bersikap tegas dalam melaksanakan aturan aturan yg telah dikeluarkan Pemerintah, dan menindak dengan tegas segala bentuk provokasi, termasuk di medsos, yang berpotensi menggangu keamanait
Sekaligus menyampaikan terima kasih dan mendukung para tenaga medis dalam menghadapi wabah ini.
Sebagai Ketua Dewan Sulut berharap para tenaga medis bisa melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya. kalian adalah garda terdepan dalam menghadapi wabah Covid-19 ini.
Doa saya semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melindungi kalian dan keluarga kalian.
Untuk Masyarakat, Sulut hdi mbau untuk mengikuti semua anjuran, himbauan, dan aturan yg dikeluarkan oleh Pemerintah. Jangan masyarakat membuat aturannya sendiri sendiri, bisa terjadi kekacauan.
Sebagai wakil rakyat bagi politisu PDIP Sulut ini menyadari di masyarakat tentu berbeda beda.
Pemerintah ada untuk mengatur, bukan untuk diatur. kebijakan harus dipikirkan masak masak termasuk implikasinya. sebagai contoh wacana yg berkembang mengenai penutupan bandara, harus dipikirkan barang barang strategis yang akan masuk seperti masker, APD, obat obatan, dll; dan barang barang yang akan keluar seperti sample swab dari pasien PDP, dll, kalau bandara ditutup, bagaimana kita memobilisasi barang-barang tersebut.
Disamping itu pula termasuk orang yg harus membawa langsung barang2 strategis. Dan juga, kita tidak akan pernah tau kalau ada keluarga atau orang yg kita cintai harus datang ke Sulawesi Utara, apapun alasannya.
Sabagai informasi, saat ini Pemerintah Provinsi sementara mempersiapkan Peraturan gubernur (Pergub) dan fasilitas rumah singgah untuk mewajibkan karantina 14 hari bagi semua orang yg masuk Sulawesi Utara. Proses ini sedikit terhambat karena adanya penolakan dari masyarakat disekitar rumah rumah singgah yg akan disiapkan tersebut, tapi pemerintah telah melakukan pendekatan pendekatan untuk memastikan tersedianya fasilitas tersebut.(tino)