Kunjungan pansus tersebut terkait atas lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) yang ada dilokasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.
Rencananya Pansus ini akan kembali turun lapangan pada hari Rabu (20/5/2020) untuk mengecek lokasi aset Pemprov di Kabupaten Minahasa di Desa Paleloan dan lokasi kantor PT MSH di komplex GKIC Kota Manado.
Kunjungan inj menurut Ketua Komisi lll DPRD Sulut ini, guna memenuhi syarat, hibah aset untuk melengkapi Perda No 2 Tahun 2017 dari total modal Rp100 Miliar yang baru diserahkan Rp 5 Miliar rupiah sehingga sisa sebesar 25 persen dari total modal akan diberikan dalam bentuk aset guna memenuhi syarat yang sudah disepakati.
"Lahan yang berada dikawasan KEK Bitung serta di Paleloan Tondano sudah cukup untuk dijadikan modal, sehingga Pansus mendorong agar proses hibah segera dituntaskan sehingga PT MSH dapat beroprasi dan memberikan inkam bagi APBD," tegas.Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara (Minut) periode (2014/2019) kepada JurnalManado.com Senin (18/5/2020)
Proses hibah selesai dilakukan, maka Pansus akan segera menetapkan Perda tentang Penyertaan Modal PT. MSH."
Pansus dorong agar proses hibah segera dipercepat sehingga oprasional PT MSH dapat berjalan normal,"kata legislator Sulut daerah pemilihan (dapil) Minut-Bitung.
PT MSH yang berstatus Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Pemprov Sulut sebagai pemegang saham mayoritas, diberikan kewenangan penuh untuk mengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang diharapkan menjadi salah satu objek yang nantinya dapat memberikan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulawesi Utara.(tino)