Rapat paripurna internal DPRD Sulut terkait dengan pembacaan hasil catatan rekomendasi Pansus LKPJ dewan Sulawesi Utara (Sulut) untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (pemprov) terhadap Laporan kererangan pertanggingan jawab (LKPJ) gubernur Tahun 2019.
Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Nick Adicipta Lomban (NAL) SE mempertanyakan dana hibah Pemerintah Provinsi sebesar Rp.487 Milliar rupiah yang tertata dalam APBD Tahun 2019.
Menurut personil Komisi ll tersebut pemanfaatan anggaran kurang tersosialisasi kemasyarakat, karena penyurannya diserahkan kepada kelompok atau organisasi yang mana, tidak dirinci secara detil.
Oleh karenanya, sebagai wakil rakyat wajib mempertanyakan hal tersebut.
"Realisasi penyaluran baik mekanisme dan syarat pengajuan juga harus disosialisasikan supaya jelas," kata NAL begitu disapa kepada JurnalManado.com Selasa (11/4/2020) saat melakukan interupsi pada rapat paripurna internal DPRD Sulut Senin.
Fraksi NasDem menyorot soal dana hibah untuk masyarakat, disebabkan ada pihak yang memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan kelompok maupun pribadi
Hal senada dikatakan anggota Fraksi NasDem Stella Runtuwene yang menilai penyerapan Dana Hibah Pemprov terkesan tidak transparan, bahkan politisi Nasdem asal Daerah Pemilihan (Dapil) Minsel - Mitra ini menyorot banyak bantuan ke masyarakat yang dananya diambil dari anggaran APBD, bukan 'Uang Pribadi 'dalam pelaksanaannya mengatasnamakan orang atau kelelompok tertentu."
"Ini perlu dipertegas, anggaran APBD bukan untuk membiayai kegiatan pencitraan orang atau kelompok tertentu, tetapi untuk membiayai kegiatan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahtraan,"kunci personil Komisi lll itu.(tino)