PemberiN bantuan lewat Gereja maupun Masjid masih belum seluruhnya menyentuh kepada warga.
Politisi Partai Demokrat Sulut itu memberikan contoh yang terjadi di Kepulauan Sangihe.
Penyaluran bansos tidak merata sesuai hasil yang di dapat dari lapangan. Keluhan personil Komisi l saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Mitra Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Penyaluran bansos terssebut justru dilakukan oleh tim sukses bukan oleh Badan Pekerja Gereja ataupun Badan Takmir Mesjid.
"Pembagian Bansos Pemprov di Kabupaten Sangihe patut dipertanyakan, Kondisi ini jelas mendatangkan keresahan bagi Anggota Jemaat ataupun jamaah masjid karena disalurkan tidak merata dan ini jelas mendatangkan penolakan," ucap politisi partai demokrat kepada JurnalManado.com Selasa (9/06/20).
Lanjut Sampel, prinsip pemberian bantuan sosial sangat positif, namun jika pelaksanaanya tidak tepat ini yang justru perlu dibenahi.
"Bansos dari Pemprov yang pembiayaannya lewat APBD sangat dibutuhkan masyarakat, namun yang disesalkan justru penyalurannya yang salah, harusnya kalau lewat Gereja maka yang menyerahkan harus pengurus Gereja.
Begitu juga lewat Mesjid karena mereka yang mengetahui keberadaan jemaat ataupun jamaah," sembur Sampel.
Terkait penyaluran Bansos Pemprov di Kabupaten Sangihe, banyak dikeluhkan warga karena tidak sesuai data yang diserahkan, ini akibat pelaksanaan lapangan yang tidak ada koordinasi.
Pemprov Sulut akan terus berusaha menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak covid 19 (tino)