Jurnal Manado - Selasa (27/10/2020), Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil & KB melaksanakan kegiatan Sosailisasi Pendayagunaan Data Kependudukan Dukcapil dan KB Provinsi Sulawesi Utara, di Hotel Grand Puri Manado.
Kegiatan diikuti oleh Dinas Dukcapil se - Sulut dan Biro/Dinas dan instansi vertikal yang berkaitan dengan kependudukan.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas Dukcapil dan KB Prov. Sulut Bahagia Mokoagow yang diwakili Sekretaris Dinas Wendy R. Karwur mengatakan, Sosialisasi Pendayagunaan Data Kependudukan ini dilaksanakan agar tercipta sinergitas sekaligus konsolidasi internal jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se Provinsi Sulawesi Utara dan tercipta juga senergitas bersama biro/dinas dan instansi vertikal demi terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan yang maksimal.
"Saya mengucapkan terima kasih sekaligus memberikan apresiasi kepada seluruh peserta, yang telah menyediakan waktu untuk hadir dan mengikuti kegiatan sosialisasii ini," ucapnya.
Kata Kadis lewat Sekdis, peran provinsi dan kabupaten/kota dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat sangat strategis, dalam memenuhi target-target utama yang di harapkan sekaligus dapat mendayagunakan data kependudukan, sehingga tertib administrasi kependudukan dapat tercapai. Menindaklanjuti arahan pak Dirjen Dukcapil pada rapat koordinasi nasional tanggal 6-7 oktober 2020 bahwa jajaran dukcapil baik ditngkat pusat, provinsi dan kab/kota untuk memantapkan komitmen terkait Penguatan Layanan Adminduk menuju Satu Data Kependudukan. Di mana untuk Provinsi berupa bimbingan, supervisi, konsultasi serta fasilitasi sedangkan untuk kab/kota berupa penyelenggaraan administrasi kependudukan secara langsung bagi masyarakat.
Ada empat poin yang ditekankan kadis yaitu Pentingnya pengendalian subtansi. Dalam hal ini saya ingin para kepala dinas kab/kota, para kepala bidang pendaftaran penduduk, para Kepala seksi yang membidangi Pendaftaran Penduduk wajib dan harus mampu menguasai bidang tugasnya masing. Kedua, Dalam pelaksanaan Sensus Penduduk tahun 2020 yang dilaksanakan oleh BPS telah menggunakan data kependudukan sebagai data dasar ,dimana pada tanggal 25 Nopember tahun 2019 Kemendagri telah menyerahkan data berjumlah 266,534.836 yang memiliki NIK terdata dalam Database Kependudukan Semester I tahun 2019 kepada BPS. Ini sebagai wujud pentingnya data kependudukan dalam pemanfaatanya bagi pembangunan. Ketiga, Dalam masa Pandemi covid 19 terutama dalam pelayanan Adminduk dan pencegahan Virus Corona 19 untuk mengutamakan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan secara online dengan mempedomani surat dirjen dukcapil no.443.1/2978/dukcapil tanggal 18 Maret 2020 perihal Pelayanan adminduk dan pencegahan virus corona 19.
"Terakhir saya ingatkan, saat ini kita dalam masa pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 oleh karena itu marilah secara bersama-sama untuk memantapkan’ dan berkomitmen dukungan terhadap suksesnya pilkada tahun 2020,"kata Bahagia. Sembari mengatakan, semoga dari pelaksanaan acara ini kita dapat memperoleh manfaat yang berguna untuk menunjang tugas dan pelayanan di wilayah kerja kita masing masing dan sekali lagi saya mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir.
Sementara Direktur IPDN DR. Noudy Tendean SI,p MS.i, sebagai pemateri menyampaikan pentingnya sosialisasi pendayagunaan kependudukan jadi basis data di dukcapil diharapkan sesuai ketentuan dapat menjadi acuan khususnya dalam proses kebijakan dam proses penetuan anggaran disetiap kegiatan yang ada di pemerintahan provinsi maupun kabupaten kota.
"Ini kata kunci yang paling penting dari penggunaan data kependudukan karena data kependudukan merupakan data yang sangat strategis. Coba bayangkan kalau kita menyususn anggaran program dan tidak memiliki data?". Data kependudukan itu subjek dan objek pembangunan, jadi letak penting dari sosialisasi pendayagunaan ini adalah setiap instansi dinas terkait menjadi acuan proses kebijakan penyusunan program dan anggaran menjadi tepat sasaran.
Iapun mengingatkan bahwa tahun 2030 indonesia akan masuk bonus demografi Pada rentan waktu tersebut, diperkirakan penduduk usia produktif Indonesia akan mencapai 70 persen. Bonus demografi akan mejadi berkah jika angkatan kerja produktif yang mendominasi jumlah penduduk bisa terserap pada pasar kerja secara baik. Sebaliknya, bonus demografi menjadi bencana demografi jika angkatan kerja tidak terserap pasar kerja dengan baik.
"Kalau angkatan kerja yang mendominasi itu tidak disiapkan maka bonus demografi akan menjadi bencana. Tapi kalau angkatan kerja bisa dikelola dengan baik maka akan menguntungkan bagi kita semua," tandasnya.
Diketahui panitia kegiatan adalah bidang kependudukan dukcapil prov. sulut, Jaiman, S.Sos dan Flora Pongoh, SE, MSi.(ramas)