 |
| Franky D Wongkar (FDW) saat menerima kunjungan kerja Komisi III DPR Provinsi dan balai jalan nasional |
AMURANG- Perjuangan Bupati Terpilih Franky S Wongkar (FDW) untuk bisa mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat sampai Provinsi Sulut, membuahkan hasil manis.
Betapa tidak, permohonan lewat kunjungan kerja yang dilakukan FDW belum lama ini kepada Balai Jalan Nasional dan PU Provinsi, supaya pelaksanaan pembangunan jalan di Minsel bisa dilanjutkan.
Hasilnya, kemarin Komisi III DPRD Sulut diantaranya, Raski Mokodompit, Amir Liputo, Yongkie Limen, Agustin Kambey, Ayub Ali dan Kepala Balai Jalan PU Provinsi Sulut, Herry Adrian Singaribun dan tim, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Minsel.
Tim diterima langsung oleh Bupati Terpilih Franky D Wongkar (FDW) didampingi Decky Tuwo dan tim lainnya. Dalam kesempatan tersebut Wongkar menyebutkan, perhatian pemerintah pusat, dan provinsi di Kabupaten Minsel, merupakan satu kehormatan yang sangat tinggi.
"Saya bersyukur karena ini adalah jawaban dari perjuangan kami kepada pemerintah," ujar Wongkar.
Wongkar juga menjelaskan, jika hal ini membuktikan, kerjasama pemerintah provinsi dan pusat lewat juga perjuangan DPR Provinsi sangat besar "Ini bentuk kepedulian dan pembuktian dari kepala balai jalan, DPR Provinsi dan lainnya yang sudah datang langsung ke Minsel," tegasnya.
Tak hanya itu saja, bupati terpilih ini juga mengatakan, dengan adanya rencana proyek tersebut, maka pemerintah daerah harus mempersiapkan segala sesuatu terkait proyek itu. Semisal soal pembebasan lahan dan lainnya.
"Kami sangat berharap masyarakat bisa bekerjasama dengan pemerintah untuk menyukseskan pelaksanaan proyek jalan ini," harap Wongkar sambil menambahkan jika pelaksanaan pembangunan jalan dua arah ini akan sangat baik demi kemajuan daerah.
Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Balai Jalan PU Provinsi Sulut, Herry Adrian Singaribun menjelaskan, PUPR Sulut tugas utama membantu pemerintah daerah. Dimana balai jalan menjawab apa yang menjadi usulan permohonan dari pemerintah daerah Minsel.
Soal apakah pekerjaan bisa cepat atau lambat dilaksanakan Herry mengaku tergangung dari kesiapan Pemkab Minsel. Dimana pekerjaan bisa secepatnya dilakukan jika pemerintah daerah sudah bisa menyelesaikan segala ketentuan yang ada. "Kalau semuanya sudah dilakukan, apalagi ini merupakan kebutuhan masyarakat. Jadi waktu pelaksanaan tergantung dari pemerintah daerah," jelas Singaribun.
Lebih lanjut dikatakan, yang harus dituntaskan oleh pemerintah daerah soal pembebasan lahan. Kemudian Pemerintah daerah juga harus menyelesaikan bangunan-bangunan yang ada di lahan yang akan terkena lokasi pembangunan jalan.
Begitu juga dengan rumah-rumah penduduk yang terkena dampak pembangunan jalur tersebut.
"Jika semua hal tersebut sudah bisa dipenuhi oleh pemerintah maka pelaksanaan pembangunan jalan itu sudah bisa dilakukan, lewat pengusulan kepada Kementrian Pekerjaan Umum, baru selanjutnya disiapkan anggarannya," jelas Singaribun lagi.
Tim Komisi III bersama Balai Jalan Nasional dalam kunjungan kerja tersebut juga melakukan peninjauan di lokasi rencana pelaksanaan pembuatan jalan nasional, kemudian FDW menjamu makan bers (tha)