JurnalManado - Disela Rapat paripurna penyampaian Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun 2020, oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI, yang di gelar Senin (3/5/2021) Ruang rapat paripurna Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Dalam penyampaian hasil laporan keuangan tersebut dengan meraih oponi wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI.
Usai gubernur Sulut Olly Dondokambey menyampaikan sambutan selaku pemerintah daerah. Rapat yang dipimpin Ketua Dewan Sulut Fransiscus Andi Silangen (FAS).
Dalam sidang tersebut, Politisi Golkar Sulut Drs Winsulangi Salindeho Melakukan interupsi untuk menyampaikan dua buah pertanyaan.
Pertama, Anggota Fraksi Golkar ini menanyakan kondisi gedung Rumah sakit daerah (RSUD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang berdiri megah dan sangat bagus tapi, sangat disayangkan disamping gedung RSUD ada bangunan yang hanya tiang-tiang. Minta penjelasan soal itu,”ujar Salindeho kepada JurnalManado.com.
“Kedua, DPRD sering melaksanakan reses. Nah, masyarakat yang datang tentu perlu transportasi. kalau anggota dewan berikan uang transport disalahkan BPK. Apa bisa ada kebijakan dari BPK soal uang transport ini,”kuncinya.
Sementara itu usulan Legislator Daerah pemilihan (dapil) Kepuluan Sangihe, Sitaro dan Talaud itu, langsung ditanggapi pimpinan rapat tersebut, "usulan dari Anggota Dewan Sulut Winsulangi Salindeho akan di tampung dan nanti akan menjadi bahan pertimbangan, jelas Silangen begitu disapa wartawan.(tino)