Jurnal Manado - Plh. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Gemmy Kawatu membuka Rapat Koordinasi dan Singkronisasi Data Penduduk Miskin Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Utara di salah satu hotel di Manado.
Sekprov kepada wartawan usai kegiatan tersebut mengungkapkan, inti dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah pencapaian efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah. Dimana, dalam kegiatan apapun memang sering secara bersamaan sehingga perlu adanya koordinasi dan singkronisasi.
“Angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara merupakan akumulasi dari kemiskinan yang ada di Kabupaten/Kota. Misalnya Sangihe Talaud, Bolmong, dan Bolsel itu pasti berbeda data yang dimiliki, karena itu hal ini yang harus kita singkronais bagaimana upaya-upaya yang kiranya dapat mempercepat menekan angka kemiskinannya,” ujarnya.
Terkait itu, Kawatu juga menuturkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut telah mempublikasikan persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sulawesi Utara mencapai 7,77 persen (196,35 ribu orang), turun 0,01 persen poin dibanding September 2020 yang sebesar 7,78 persen (195,85 ribu orang). Sehingga dengan adanya kegiatan dimaksud, agar program-program yang nantinya akan dikucurkan oleh pemerintah provinsi dapat lebih terkoordinasi dengan baik dan efektivitasnya dengan harapan dapat lebih cepat terjadi.
“Adanya program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) yang digagas Pemprov Sulut menjadi salah satu payung untuk menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Sulut. Dengan kata lain, dalam menanggulangi kemiskinan di Sulut program ODSK menjadi ‘payung’ dan menjadi komitmen dari bapak Gubernur dan pak Wakil Gubernur,” jelas Sekprov Kawatu
Diketahui, kegiatan rapat koordinasi itu dimotori oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut, yang hadir diantaranya Kaban Bappeda, Jenny Karouw beserta jajaran terkait lainnya.(*)