Jurnal Manado - Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dimana 50% diantaranya mengalami kesulitan keuangan. Keterbatasan lapangan pekerjaan karena kegiatan bisnis yang lesu akibat dari kebijakan Pembatasan Sosial, menyebabkan berkurangnya pemasukan rumah tangga, disaat harga berbagai kebutuhan sehari-hari cenderung meningkat.
Akses untuk mendapatkan layanan dasar sosial juga semakin sulit di saat pandemi, sehingga masyarakat kesulitan untuk memperoleh pangan berkualitas untuk gizi yang layak, layanan kesehatan, dan pendidikan bagi anak.
Sejauh ini, Indonesia belum mampu mengendalikan pandemi COVID-19. Sejak diumumkan kasus COVID-19 pertama pada Maret 2020, jumlah kasus harian yang dilaporkan terus meningkat sepanjang 2020 hingga 2021. Dari kondisi terkini, secara kasat mata dapat terlihat bahwa kondisi kehidupan masyarakat Indonesia belum pulih sepenuhnya seperti masa-masa sebelum pandemi.
Banyak indikator pertumbuhan dan kesejahteraan terjadinya penurunan.
Perekonomian Indonesia telah memasuki krisis sejak triwulan kedua 2020. Dua hal menjadi alasan utama di balik krisis ini. Pertama, semakin banyak populasi yang terinfeksi COVID-19 (termasuk populasi produktif). Situasi ini mengurangi kemampuan rumah tangga mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama bagi rumah tangga yang terdampak langsung oleh pandemi COVID-19 ini. Kedua, pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah membuat perekonomian tidak beroperasi 100% dari kapasitas optimalnya karena sebagian usaha harus ditutup dan sebagian pekerja terpaksa dirumahkan.
Terkait krisis ekonomi, salah satu indikatornya adalah angka pertumbuhan ekonomi. Pada 5 Mei 2021, Badan Pusat Statisitik (BPS) merilis laporan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -0,74% pada triwulan pertama 2021. Kondisi perekonomian pada triwulan pertama 2021 tersebut jauh lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi meski menunjukkan perbaikan bila dibandingkan dengan kondisi pada 2020. Pun Ekonomi Indonesia triwulan II-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 3,31 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,93 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,07 persen.
Ekonomi Indonesia triwulan II-2021 terhadap triwulan II-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 7,07 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 25,10 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 31,78 persen.
Ekonomi Indonesia semester I-2021 terhadap semester I-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,10 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,78 persen.
Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia masih berada di bawah laju kondisi normal sebelum terjadi pandemi. Pada saat yang sama, laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita (ukuran kesejahteraan rata-rata nasional) juga turun sebesar 3,15% pada 2020. Artinya, terjadi penurunan tingkat kesejahteraan rumah tangga Indonesia selama 2020 dibandingkan 2019.
"Kita seperti mengulang dari awal karena kita mengalami kemunduran," terang Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr. Sihar P.H. Sitorus, BSBA. MBA, saat diwawancarai usai Rapat bersama Gubernur Sulut dan jajaran di Ruang Rapat Gubernur, Senin (7/12/2021).
Inilah tugas Panja BKSAP DPR RI dalam mengsosialisasikan Ada urgensi yang harus dikejar untuk menyelesaikan SDGs itu ditahun 2030 dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
"Nantinya semua akan terlihat dari anggaran sehingga pemerintah sebagai eksekutif akan menganggarkan untuk program yang mendukung SDGs, dimana juga program SDGs secara tidak langsung sudah masuk dalam program kementerian sehingga tinggal bagaimana mengsinergikan program tersebut dengan legislatif untuk pemanfaatan kepada masyarakat," pungkas Sitorus.(man)