 |
| Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen |
JurnalManado -Jadwal yang di ditetapkan Badan Musyawarah (Banmus) Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) beberapa waktu lalu.
Tanggal 3 hingga 4 November 2022 dimulainya pembahasan Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tahun 2023, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin langsung Pj Sekretaris Daerah (Sekprov) Praseno Hadi bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dipimpin Ketua DPRD Sulut dokter Fransiscus Andi Silangen bersama tim banggar lainnya.
 |
| Penjabat Semprot Sulut Praseno Hadi |
Memulai pembahasan awal oleh Ketua TAPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut kepada pimpinan Dewan Sulut terkait kehadiran pejabat eselon ll dan sebagain pejabat eselon lll mewakili kepala Dinas/Kaban dilingkungan Sekretariat Daerah hadir pada pembahasan APBD 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Femmy Suluh.menjelaskan secara umum pos anggaran 2023 kepada Banggar DPRD Sulut.
Hasil penjelasan Kaban BAKD Sulut itu mendapat banyak tanggapan dan pertanyaan soal pos anggaran Tahun 2023.
Usai penjelasan pos anggaran di SKPD. Pimpinan Anggota Banggar memberikan pertanyaan dan tanggapan kepada Pemprov Sulut.
Hasil penjelasan tersebut mendapat banyak pertanyaan serta masukan usulan kepada TAPD.
Seperti pertanyaan dari Anggota Banggar Amir Liputo SH soal pos anggaran yang di plot kemasing-masing SKPD harus lebih jelas dan tepat mengingat pos anggaran yang dianggarkan di sejumlah SKPD bisa menyentuh kemasyarakat.
Karena tahun depan akan menghadapi krisis global sehingga benar-benar anggarannya bisa bermanfaat untuk masyarakat.
Sementara itu, Anggota Banggar Jems Tuuk memberikan masukan soal pertanian seperti ketersediaan pupuk dan bibit benih kepada masyarakat petani harua benar diupayakan agar pertanian di Sulut bisa berhasil dan dirasakan masyarakat.
Anggota Dewan Sulut Fraksi PDIP Jems Tuuk memberikan masukan soal penggunaan anggaran pada APBD di tiga Tahun terakhir harus di evaluasi.
Usulan ini dijawab Ketua DPRD Sulut dokter Fransiscus Andi Silangen, saat ini kami semua membahas dan vokus skema anggaran APBD Tahun 2023.
Usulan ini dijawab Ketua DPRD Sulut dokter Fransiscus Andi Silangen, saat ini kami semua membahas dan vokus skema anggaran APBD Tahun 2023.
Pernyataan sama dari sesama anggota Fraksi PDIP Sulut Vonny Paat mengatakan, kita memang satu fraksi, tapi kita harus mengetahui hasilnya untuk pembahasan saat ini terfokus pada pembahasan APBD Tahun 2023.
"Kita fokus saja pada pembahasan dan kita harus gunakan dengan tugas dan fungsi kita selaku DPRD Sulut, yaitu fungsi pengawasan di masing-masing mitra kerja Komisi," tegas Ketua Komisi lV.
Sementara itu Anggota banggar dan juga Ketua Fraksi Demokrat Hendry Walukow sependapat dengan anggota Badan anggaran (Banggar) pak Jems Tuuk Soal data dan hasil APBD 3 tahun terakhir perlu dievaluasi.
Supaya anggaran yang lalu diketahui sebab tahun depan kondisinya lain.
Sehingga perlu dievuasi APBD 3 tahun sebelumnya. Agar masyarakat bisa mengetahui.
"Jangan-jangan, dana ini dipangkas seperti contoh dana di PMD di pangkas anggarannya, di Biro Hukum dana-dananya di pangkas
Hal ini dianggap perlu agar masyarakat bisa mengetahui terkait penggunaan anggaran tersebut.
Dalam pembahasan berkembangan terkait anggaran yang ada di Bapelitbang sangat minim. Bagaimana SKPD ini membuat suatu kajian yang matang deng pengolahan sumber daya kalau anggaeannya minim.
Disamping itu pengelolaan administrasi keuangan, sampai saat ini dana perjalanan dinas dan gaji belum terbayarkan. Kendalanya dimana, sehingga prosesnya harus diketahui oleh kami sebagai anggota dewan.
Anggota Badan anggaran Amir Liputo mempertanyakan soal, melihat capaian-capaian yang ada sekaligus apresiasi pendapatan sudah 100 persen termasuk biaya balik nama.
Operasional menjemput di diler apakah meningkatkan pendapatan. Mempergerakan harus ada biaya, kalo banggar memberikan operasional pendapatan untuk biaya kendaran biaya balik nama. maka hal ini akan membantu.Hal ini hanya usulan saja.
Pertanyaan ini, ketika Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapemda) Jun Silangen memaparkan akan hasil pendapatan dan retribusi pajak kendaraan bermotor.
Disamping juga Banggar mempertanyakan capaian hasil target dari masing-masing rumah sakit daerah yang ada di Sulut seperti RS OD-SK, RS Jiwa,RS Noongan dan RS lainnya.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Dokter Debby Kalalo dihadapan Badan Anggaran DPRD Sulut.
Pertanyaan yang disampaikan Kadis ditanyakan juga oleh anggota Banggar Amir Liputo.
Anggota Banggar Nik Lomban mempertanyakan berapa persen pokir-pokir yang sudah diakomodir dari usulan yang disampaikan anggota dewan Sulut.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bappeda Yenny Karouw mengatakan, presentasi pokir Rancangan APBD Tahun 307 usulan dari 600 usulan yang disampaikan 50 persen posisi renca 307 diakomodir setelah berproses dalam KUA - PPAS ketika ada alokasi dari dana transfer dusesuaikan dengan dana masing-masing sudah divalidasi 307 RAPBD.
Anggota Banggar Sandra Rondonuwu menyoroti soal infrasruktur harus baik menuju lokasi jalan pertanian karena kalau infrasruktur rusak maka semua tidak akan jalan.
Penanganan krisis ini akan menjadi baik ketika salah satu infrasruktur harus diperbaiki supaya semua berjalan dengan baik.
Menanggapi hal tersebut, Sekprov Praseno Hadi mengatakan, untuk melihat perkembangan kondisi Keuangan Pemprov Sulut bisa diikuti pada webside Pemprov Sulut.
Dia menambahkan, Pengadaan kendaraan listrik sudah benar-benar melalui kajian yang matang dan hal itu merupakan instruksi dari Pemerintah Pusat.
Sesuai usulan sejumlah anggota banggar, Pimpinan bank SulutGo hadir pada pembahasan TAPD dan Banggar akhirnya pimpin Bank SulutGo hadir pada pertemuan tersebut.
Sementara itu, Dirut PT Bank SulutGo Revino Pepah menjelaskan kepada Banggar DPRD Sulut terkait dengan biaya operasional,Jumlah aset,kredit hingga Saham dari Pemerintah Provinsi yang ada di PT bank SulutGo. (tino)