JurnalManado- Salah satu tugas dan fungsi Dewan perwakilan ke rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menindaklanjuti aspirasi yang diserap di masyarakat khususnya di bidang sosial kemasyarakatan pemerintah pendidikan dan kesehatan, dianggap perlu untuk melakukan kunjungan kerja (Kunker) baik dalam daerah maupun kunjungan keluar daerah untuk mengkonsultasikan produk produk hukum yang ada di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Saat ini Pimpinan dan Anggota Dewan peewskilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke masing-masing Kementerian sesuai dengan bidang kerja komisi yang ada di DPRD Sulut.
Legislator DPRD Sulut ini yang membawa aspirasi rakyat ke Pemerintah Pusat melakukan kunker sehubungan dengan materi substansi yang menjadi aspirasi dari masyarakat Sulut.
Seperti yang dilakukan oleh komisi I yang melakukan kunjungan kerja ke Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia guna berkonsultasi terkait Seleksi Komisi Informasi Publik (KIP) di Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 2022-2026.
"Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Periode 2022-2026 telah melaksanakan Tahapan Tes Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan aturan dan telah menyampaikan hasil tersebut kepada Gubernur Sulawesi Utara," kata personil Komisi I DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan.
Saat ini 15 nama calon anggots KlP berkasnya sudah terima Ketua DPRD Sulut dokter Fransiscus Andi Silangen Jumat pekan lalu di ruang kerja.
Penyerahan 15 nama calom Komisioner KIP Sulawesi Utara (Sulut) diserahkam langsung Kadis lnfokom Steven Liou.
Selain ke KIP RI, Komisi I dibawah kepemimpinan Ketua komisi Raski A. Mokodompit SH juga melakukan kunker ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta. Kunjungan kerja Komisi I terkait Program Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Tahun 2022.
Legislator DPRD Sulut ini yang membawa aspirasi rakyat ke Pemerintah Pusat melakukan kunker sehubungan dengan materi substansi yang menjadi aspirasi dari masyarakat Sulut.
Seperti yang dilakukan oleh komisi I yang melakukan kunjungan kerja ke Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia guna berkonsultasi terkait Seleksi Komisi Informasi Publik (KIP) di Provinsi Sulawesi Utara Periode Tahun 2022-2026.
"Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Periode 2022-2026 telah melaksanakan Tahapan Tes Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan aturan dan telah menyampaikan hasil tersebut kepada Gubernur Sulawesi Utara," kata personil Komisi I DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan.
Saat ini 15 nama calon anggots KlP berkasnya sudah terima Ketua DPRD Sulut dokter Fransiscus Andi Silangen Jumat pekan lalu di ruang kerja.
Penyerahan 15 nama calom Komisioner KIP Sulawesi Utara (Sulut) diserahkam langsung Kadis lnfokom Steven Liou.
Selain ke KIP RI, Komisi I dibawah kepemimpinan Ketua komisi Raski A. Mokodompit SH juga melakukan kunker ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta. Kunjungan kerja Komisi I terkait Program Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Tahun 2022.
Hal yang sama juga dilakukan oleh pimpinan dan anggota komisi II DPRD Sulut yang melakukan kunker ke Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta guna konsultasi terkait Sistem Perizinan Terpadu Online Single Submission (OSS) dan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta dalam rangka konsultasi kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan insentif fiskal bagi Provinsi Sulawesi Utara.
Sementra untuk komisi III, melakukan kunjungan kerja Badan Nasional Penanggiulangan Bencana (BNPB) Republik lndonesia (RI) di Jakarta beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi lll Berty Kapojos S.Sos ketika di tanya soal kunuungan kerja tersebut mengatakan, kunkee Komisi lll ke BNPB di Jakarta terkait dengan bantuan-bantuan Pemerintah Pusat yang diserahkan di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.
Baik bantuan pasca dan pra bencana Kepala Dinas harus berkoordinasi dengan Komisi lll agar DPRD Sulut bisa mengetahui bantuan-bantuan apa yang di serahkan melalui Pemerintah Provinsi Sulut.
Jika di Tahun 2023, ada bantuan dari Pemerintah Pusat ke Sulut diharapkan Kepala Dinas bisa menyampaikan informasi ini ke Komisi lll sebagai mitra kerja," tegas Politisi PDI Perjuangan Sulut kepada JurnalManado.com diruang kerjanya.
Sementara itu Komisi lV melakukan kunjungan kerja ke Jakarta di Kementerian Tenaga Kerja dalam rangka untuk upah minum provinsi (UMP) terkait dengan aturan-aturan yang ada dalam penetapan UMP Tahun 2023 khusus di Provinsi Sulut," Jelas Ketua Komisi lV Vonny Paat.
Semua hasil kunjungan kerja Komisi l-lV disampaikan sebagai laporan hasil kunker kepada pimpinan DPRD Sulut sesuai surat tugas yang diberikan masing-masing Komisi l- lV selama menjalankan kunker di Kementerian masing-masing sebagai laporan kepada pimpinan dewan. (ADV/ tino)