JurnalManado, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, Senin (5/12/2022) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Buku Alokasi
Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2023, dan Penghargaan Capaian Opini WTP Tahun 2021.
Penyerahan DIPA Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Olly Dondokambey
didampingi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara, Ratih Hapsari Kusumawardani.
Kegiatan digelar di Gedung Keuangan Negara
Manado, bersama para Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Pemerintah
Daerah di Sulawesi Utara. Pada kegiatan ini,
penyerahan dilakukan secara simbolis kepada
beberapa Kepala Daerah dan perwakilan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satker yang
hadir secara langsung.
DIPA K/L dan Buku Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk
menjadi acuan bagi para pimpinan satker dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai
program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Sulawesi Utara.
Penyampaian DIPA dan Daftar Alokasi TKKD secara lebih awal merupakan
komitmen Pemerintah untuk melakukan akselerasi pemulihan ekonomi, dan transformasi
ekonomi yang lebih cepat.
Perkembangan Ekonomi 2022 dan Proyeksi 2023
Perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara saat ini dalam tren positif dan terus meningkat
selama 5 triwulan berturut-turut, di mana triwulan III 2022 bahkan mencapai 6,62% (yoy).
Inflasi relatif moderat dibandingkan provinsi lainnya dan berada di bawah tingkat inflasi
nasional dengan tingkat inflasi sebesar 4,65% (yoy) untuk Kota Manado dan 5,22% (yoy)
untuk Kota Kotamobagu di bulan Oktober. Di sisi lain, rata-rata surplus neraca ekspor dan
impor Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 lebih tinggi daripada tahun 2021.
Dengan capaian tersebut, optimisme proses pemulihan ekonomi terus dijaga meskipun kita
harus makin waspada terhadap risiko global yang berasal dari faktor geopolitik, penerap
zero covid policy di RRT yang menyebabkan perlambatan ekonominya, maupun dampak
pengetatan kebijakan moneter di negara maju untuk pengendalian inflasi yang akan berakibat
pelemahan ekonomi global, meningkatkan suku bunga global, memicu aliran modal keluar
dan menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar. Risiko ekonomi telah bergeser dari masalah
kesehatan menjadi guncangan finansial global yang membutuhkan respons berbeda dan
kewaspadaan yang tinggi.
APBN 2020 – 2022 telah bekerja keras sebagai instrumen kebijakan menangani pandemi dan
memulihkan ekonomi. APBN 2020 – 2022 merupakan APBN extraordinary dengan level
defisit diatas 3 persen PDB. Sejalan dengan pemulihan ekonomi, APBN 2023 harus kembali
disehatkan dengan level defisit kembali di bawah 3 persen PDB.
Pada kesempatan ini Gubernur memberikan apresiasi atas sinergi Pemerintah
Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dalam menghadapi
Pandemi Covid-19, sehingga pemulihan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara bisa berjalan
dengan cepat.
“ Atas nama Pemerintah Provinsi berterima kasih atas sinergitas kerja sama Pemerintah
Kabupaten/Kota dan seluruh instansi vertikal yang ada di Pemerintah Sulawesi Utara bisa
berjalan sesuai dengan rencana. Tentunya Kami sangat mengharapkan apa yang sudah kita
lakukan bersama dalam menghadapi dua tahun penanganan pandemi Covid-19, kita bisa
bekerja bersama-sama dalam rangka menjaga kestabilan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.
Dan itu terbukti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang begitu cepat pemulihan di
Provinsi Sulawesi Utara. Begitu juga penanganan inflasi Sulawesi Utara yang kita
mendapatkan perhatian-perhatian khusus dari Pemerintah Pusat.” terang Gubernur saat
menyampaikan pidatonya.
Fokus APBN 2023
APBN tahun 2023 dirancang untuk tetap menjaga optimisme pemulihan ekonomi namun pada
saat yang sama juga meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang
masih terus berlangsung.
Pada APBN 2023 Belanja Negara diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui: (1) Belanja pendidikan dan kesehatan untuk
membangun SDM unggul dan produktif; (2) Penyelesaian proyek-proyek strategis nasional
termasuk Ibu Kota Negara baru Nusantara dan penguatan hilirisasi industri, dan
pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang
berkesinambungan; (3) Menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi
masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi
kesenjangan; (4) Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam perbaikan layanan kepada
masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah; (5) Mendukung reformasi birokrasi,
penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024.
Dari total dana APBN Tahun 2023 yang dialokasikan untuk Provinsi Sulawesi Utara, sebesar
Rp 8,7 triliun dalam bentuk DIPA yang diserahkan kepada 456 Satker K/L. Dari keseluruhan
alokasi, sebesar Rp3,24 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, Rp3,63 triliun untuk
belanja barang, Rp1,8 triliun untuk belanja modal, dan sebesar Rp25,29 miliar untuk belanja
bantuan sosial. Sementara itu, alokasi TKD ditetapkan sebesar Rp12,9 triliun. Adapun alokasi
TKDD tersebut terdiri dari DAU sebesar Rp8,37 triliun, DBH Rp469,6 miliar, DAK Fisik Rp1,17
triliun, DAK Non Fisik Rp1,69 triliun, Dana Insentif Daerah Rp89,4 miliar, dan Dana Desa
sebesar Rp1,1 triliun.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara mengharapkan
agar DIPA K/L dan Buku Alokasi TKD tahun 2023 dapat segera ditindaklanjuti agar kegiatan
dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2023 dan tidak menumpuk di akhir tahun sehingga
dana APBN dan APBD dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat Sulawesi Utara.
Gubernur juga mengharapkan agar sinergi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara,
Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Instansi vertikal dapat terus dipertahankan dalam
menghadapi Tahun 2023 dan juga Pemerintah dapat mempercepat proses penyerapan
Anggaran pada tahun 2023 sehingga perekonomian Sulawesi Utara dapat terus tumbuh
dengan baik.
“Saya kira Inilah yang harus kita jaga terus dan kita manfaatkan DIPA yang sudah kita terima
untuk lebih cepat proses penyerapannya di Tahun 2023 nanti, agar supaya menjadi
pendorong atau stimulus perekonomian yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga
masuk Triwulan I Tahun 2023, Ekonomi kita sudah bisa lihat pertumbuhannya dengan baik”
Ujar Gubernur di akhir arahannya.
Penyerahan Penghargaan Capaian WTP Tahun 2021
Pada acara ini juga diserahkan penghargaan capaian WTP tahun 2021 kepada Provinsi
Sulawesi Utara dan 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.(tino)