JurnalManado - Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Andrei Angouw (AA) dan dr. Richard Sualang (RS) melakukan pertemuan dengan Ketua-Ketua Lingkungan (Ketling) di beberapa Kelurahan yang dilaksanakan diruang rapat Kantor Wali Kota Manado.
Kali ini, Wali Kota dan Wakil Walikota melakukan pertemuan awal dengan Ketua-Ketua Lingkungan dari Kelurahan Bengkol yang dipimpin Lurahnya Jongky Retla Mamengko S.Sos. Selesai dengan Kelurahan Bengkol dilanjutkan dengan Kelurahan Buha Kecamatan Mapanget bersama Lurah Jeannette Eva Wentinusa, SE dan para Ketua-Ketua Lingkungan. Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota dr. Richard Sualang dan staf khusus Walikota Jeffry Polii.
Selesai dengan Buha, Wali Kota dan Wakil Wali Kota melakukan pertemuan dengan Ketua-Ketua Lingkungan di Kelurahan Kairagi Dua Kecamatan Mapanget bersama Lurah Mohamad Windu Suhartomo SIP serta staf khusus Wali Kota Stenly Tamo.
Pertemuan selanjutnya bersama Lurah Kairagi Satu Robinson Kapoh S.Sos dan Ketua-Ketua Lingkungannya. Ketua-Ketua Lingkungan selanjutnya adalah Kelurahan Kima Atas yang dipimpin Lurahnya Ribka G. Montung, S.E.
Wali Kota dan Wakil Walikota menguji kerja-kerja Ketua Lingkungan terutama dalam hal penguasaan Wilayah serta bagaimana kemampuan Ketling mengetahui personal tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada disetiap Lingkungan dan Kelurahan. Bahkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota bertanya kepada setiap Ketling kerja dan aktifitas dari setiap tokoh masyarakat dan tokoh agama termasuk komunitas-komunitas mereka yang sudah disodorkan setiap Ketua Lingkungan.
Pengujian seperti ini dimaksudkan agar para aparat pemerintah termasuk Lurah dan Ketling dapat mengetahui kondisi wilayahnya, dapat mengetahui warganya dan diharap para Ketling ini harus dekat dengan masyarakat yang ada di wilayahnya.
Makanya menurut Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Lurah dan Ketua-Ketua Lingkungan harus mengidentifikasi warganya, khususnya para tokoh masyarakat, tokoh agama dan personal-personal yang memiliki kepedulian pembangunan ditengah masyarakat.
Pertemuan seperti ini dimaksudkan agar terjadi penyamaan persepsi dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakat antara pemerintah kota, aparat pemerintahan tingkat bawah, dengan stake holders pembangunan yang ada ditengah masyarakat.(tino)