JurnalManado - Wakil Ketua Komisi ll Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) lnggrid JNN Sondakh SE MM mengatakan, Rapat dengar pendapat (RDP) dengan mitra kerja Komisi ll, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) telah membahas soal eksistensi lndomaret dan Alframaret beroperasi di Kabupaten/Kota di Sulut.
Menurut legislator daerah pemilihan (dapil) Tomohon-Minahasa, kita melihat sisi positif dan negatif.
Sisi negatif lndomaret dan Alfamaret ada, membuat imbas bagi usaha kecil menengah termasuk warung yang ada di desa akhirnya kolaps.
lmbasnya banyak warung yang tutup. Positifnya disisi lain lndomaret dan Alfamaret merekrut tenaga kerja. Tapi hal ini jugs bisa dilakukan oleh warung dan tiko untuk merekrut karyawan.
Menjadi pertanyaan apakah kontribusi untuk Pemerintah daerah khusus untuk Provinsi Sulut selama ini apakah ada.
Diketajui izinnya di keluarkan oleh Kabupaten/Kota karena ini kewenangan dari Kabupaten/Kota.
Lewat RDP, Komisi ll mendapatkan penjelasan dari Kadis Perindag regulasinya yaitu sudah ada Permendag terkait hal ini.
Ditempat yang sama Sekretaris Komisi ll Nick A Lomban SE mengatakan, regulasi terkait soal lndomaret dan Alfamaret dengan adanya Permendag semenjak Tahun 2021 dengan regulasinya 30 persen.
Kedepan di Tahun 2023 targetnya apa. Dengan adanya regulasi ini Disperindag Sulut, membuat action plan untuk mengatur akan hal ini. Misalnya untuk produk lokal 15 persen, karena hal ini tidak serta merta akan dilakukan.
Selanjutnya di Tahun 2024 dilakukan hal seperti itu. Disamping lndomaret dan Alfamaret bekerja sama dengan Pemerinrah Desa/Kelurahan untuk menyiapkan atau membuka latbak untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk membuka usaha kecil. (tino)