JurnalManado - Terkait pemberitaan soal dana perjalanan dinas 45 Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang diberitakan beberapa hari lalu oleh salah satu media online di Sulut.
Sebagaimana yang disebut nara sumber terkait anggaran Perjalanan Dinas 45 Anggota DPRD Sulut Tahun 2021 mencapai Rp95 miliar.
lsu tersebut, tidak sesuai data yang akurat dan sah.
Adapun data di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut;
Total anggaran Setwan pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp112.275.547.500, akan tetapi ketika diharuskan utk melakukan penghematan untuk menghadapi pandemi Covid-19, pagu anggaran Set.DPRD direfocusing sehingga berkurang dan menjadi Rp102.469.109.704.
Anggaran tsb di atas, sudah termasuk anggaran perjalanan dinas sebesar 14.314.764.707 yang hingga akhir tahun direalisasikan berdasarkan kebutuhan sebesar 14.260.443.692.
Biaya perjalanan dinas tersebut bukan hanya menunjang kegiatan Anggota DPRD, melainkan digunakan juga oleh ASN di jajaran Sekretariat DPRD dalam menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan Setwan.
Pelaksanaan Perjalanan Dinas diatur standarnya oleh Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dan Tatacara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Gubernur No.30 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, Serta Pegawai Tidak Tetap.
Jadi pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat di-fiktifkan sebagaimana dituduhkan, karena aturannya jelas, dan pertanggungjawabannya menggunakan dokumen- dokumen yang sah seperti tiket, boarding pass, bill hotel, serta Laporan Pelaksanaan Perjalanan Dinas.
Mengacu pada data di atas, dapat disimpulkan bahwa isu yang berkembang adalah isu sampah alias hoax.
Jajaran Setwan sangat berharap agar penyebar isu ini dapat diproses hukum.(tino)