Jurnal Bitung - Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri, memberikan penjelasan tentang sosialisasi sekolah kedinasan untuk pelajar SMA/SMK/sederajat di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).Generasi muda adalah calon pemimpin masa depan.
Menurut Maurits Mantiri, butuh orang bersemangat dan mau bekerja tulus dalam mewujudkan generasi bangsa yang baik dan berpengetahuan serta berdisiplin.
Lanjutnya, sebagai wali kota yang memiliki tugas utamanya menjaga kestabilan kota, ia berupaya mencari tahu informasi terkini tentang persoalan dan penyakit sosial masyarakat.
“Ada banyak harapan di Kota Bitung yang notabennya, harus dituntaskan secara keroyokan atau biasa dibilang malendong. Dengan malendong maka di tengah kekurangan yang satu akan tertutupi dengan yang lain,” kata Maurits Mantiri.
Presiden Joko Widodo sendiri telah memperingatkan agar pusat dan daerah sama-sama berjuang mencapai target menuju tahun 2045 atau tahun emas bagi Indonesia, alias genap satu abad.
Penyakit sosial di Kota Bitung, dari data yang Maurits Mantiri cari, adalah narkoba, sajam, botler atau homoseksual, dan lain-lain. Hal ini katanya menyebabkan polisi pusing.
Sementara cita-cita Bitung, paling tidak anak lulus SMA. Sedangkan di luar negeri, ketika dikomparasi, anak mudanya harus sarjana sementara di Bitung hanya sampai lulusan SMA.
“Itu pun rata-rata lama sekolah berdasarkan angka partisipasi murni (APM), baru 9,8. Artinya kalau ada 100 anak baru lahir masuk SD 98 persen deri 100 anak dua tidak sekolah, masuk SMP 76 terkoreksi dan SMA tinggal 46 anak sehingga rata-rata orang Bitung lulusan SMP,” jelasnya.
Praktis dengan sumber daya manusia seperti ini, ketika diperhadapkan dengan investasi bukan membawa kota berkembang melainkan sebaliknya.
Karena saat ini banyak perusahaan yang menerima minimal lulusan SMA, sedangkan banyak anak di Kota Bitung tidak lulus SMP. Pemkot Bitung akan memberikan harapan kepada mereka yang tidak lulus SMP dengan cara membuka ujian kesetaraan atau paket C, yang mana di tahun 2022 kemarin diikuti lebih dari 2 ribu orang. Hal itu direspon dengan baik oleh peserta.
“Upaya lainnya kami sudah menyurat ke Kementerian Pendidikan agar penyetaraan ijazah tidak setahun sekali melainkan setahun dua kali,” kata dia.(adv)