Jurnal,Mitra - Menindaklanjuti hasil rapat terbatas tentang Percepatan Penanganan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Stunting) melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim maka Kementrian Kordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyelenggarakan Roadshow secara Daring bersama Menteri Kordinator PMK RI Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P.
Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Roos Diana Iskandar menjelaskan bahwa kegiatan Roadshow merupakan upaya pemerintah dalam percepatan penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim. "intinya kami Kemenko mendapat amanat dari Presiden RI, untuk kemenko PMK menurunkan angka stunting sesuai target Nasional, di tahun 2024 itu 14 persen," jelasnya Jumat 17/3/23 di Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Diakuinya bahwa angka Stunting secara Nasional masih tinggi. "Memang saat ini angka Stunting masih atas. Untuk capai 14 persen di tahun 2024 pastinya semua daerah harus terlibat agar target tercapai, kalau tidak akan sulit dicapai," ungkap Iskandar.
Terkait upaya tersebut Menko PMK dengan Para Bupati dan Walikota serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kota di Provinsi Sulut mengelar daring. "Semua Provinsi dan Kabupaten Kota berdialog dengan pak Kemenko, hari ini (Jumat 17/3/23) giliran Provinsi Sulut melakukan persentasi,dialog dan berdiskusi dengan pak kemenko untuk melihat bagaimana kondisi stunting dan kemiskinan ekstrim yang ada di provinsi sulut termasuk di Kabupaten Mitra," ujar Iskandar.
Melalui kegiatan Roadshow secara Daring bersama Menteri Kordinator PMK dapat membahas bersama semua masalah untuk mendapatkan solusi. "Apa permasalahannya dan bagaimana kedepannya seperti apa ini akan dibahas bersama solusinya pencapaian target percepatan penurunan stunting dan kemiskinan ekstrim khususnya di Kabupaten Mitra akan teratasi dengan adanya kebijakan pemerintah melalui Kemenko guna mewujudkan capian target secara nasional di tahun 2024 di angka 14 persen," tukas Iskandar. (hak)