JurnalManado - Di pimpin Ketua Panitia khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungan Jawab (LKPJ) Gubernur Tahun 2022 Vonny Paat, di dampingi koordinator Pansus Doktor Victor Mailangkay Digelar rapat pembahasan perdana antara Pansus dengan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang dipimpin langsung Sekprov Stiff Keppel itu rapat digelar di ruang rapat paripurna Senin 10 April 2023.
Pansus terdiri dari 15 personil itu langsung melakukan rapat perdana yang dilaksanakan Senin (10/4/2023) diruang rapat rapat paripurna, yang dihadiri langsung Sekprov dan jajaran Pemerintah daerah.
Setelah Ketua Pansus ini memberikan gambaran point-point yang akan dibahas Sekrpov Stiff Keppel memberikan penjelasan soal anggaran dan kegiatan srategis kepala daerah Tahun 2022.
Pada Selasa Besoknya Pansus melakukan pembahasan antara Sekprov dan Dinas Pendidikan daerah dan diikuti semua SKPD termasuk Kantor Badan Penghubung di Jakarta.
Dalam pembahasan yang cukup alot itu, Anggota Panitia khusus (Pansus) Laporan keterangan pertanggunganjawab (LKPJ) Tahun 2022 Jems Tuuk berterima kasih dan apresiasi atas kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Rakyat (PUPR) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Alexander lmanuel Watimena telah memberikan apresiasi kepada masyarakat di Bolaang Mongondouw (Bolmong) Raya atas yang ditindaklanjuti oleh Dinas PUPR Sulut.
Namun bagi legislator Sulut daerah pemilihan (dapil) Bolming Raya itu, menyadari meskipun masih ada kelemahan dalam melaksanakan aspirasi tersebut.
"Kami menyadari, meskipun berjalannya waktu terkait dengan aspirasi masyarakat Bolmong Raya sudah di tindaklanjuti oleh Dinas PUPR Provinsi Sulut, meskipun masih ada kekurangan dan kelemahan.
Namun kami bersyukur atas aspirasi yang sudah ditindaklanjuti sehingga masyarakat Bolmong Raya bisa menikmati suasana jalan menuju kelokasi pertanian yang ada," kunci personil Komisi ll kepada JurnalManado.com
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Dokter Debby Kalalo kepada pimpinan dan anggota Pansus menyampaikan data capaian kinerja Tahun 2022 berdasarkan indikator dengan sasaran srategis.
Sasaram program srategis itu ada lima pertama usia harapan hidup capaian hidup jumlah kematian bayi 92,08 persen ibu 97, persen 86,79 balita gizi buruk.mendapat perawatan 100 RS Rujukan yang terakreditasi 56 di Sulut yg sudah terakredi watasi 46 dan 7 akreditasi Tahun 2022.
Khusus untuk UPTD RS Sulut akreditasi dari CARS dari 5.
Sementara itu Kepala Dikda Provinsi Sulut dokter Grace Punuh memberikan jawaban atas pertanyaan anggota Pansus LKPJ Melky J Pangemanan (MJP), yang menanyakan soal bantuan akhir studi dapat di permudah.
Sehingga hal ini di rubah pada Tahun 2023, semua pertanyaan termasuk mengenai SKC gaji THL yang baru cair SMK Bolsel dan SITARO, sementra berproses SMU/SMK SK THL ada perubahan bukan kolektif dan SK orang perorang.
Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Farly Kotambunan dalam pembahasan LKPJ menyampaikan pertanyaan soal perlengkapan seragam anggota Pol Polisi Pamong Praja soal
perlengkapannya di Tahun 2023 kata Kotambunan akan segera direalisasikan adalah perlengkapan seperti helem dan rompi akan dilengkapi semua.
Stella Runtuwene dalam pembahasan dengam Sekprov dan SKPD menanyakan soal penyusunan APBD lebih memperhatikan daerah miskin yang ada shuntingnya. Hal inibenar benar harus menjadi perhatian Pemerintaj Provinsi lebih khuus masyarakat miskin lebih diperhatikan.
Politisi Partai NasDem juga disamping menanyakan soal stunting menayakan soal jalan kebun di Provinsi. Karena selama ini masyarakat dalan membawa hasil pertaniannya seperti jagung,coklat yang mereka mau bawah keluar daru kekubun kelokasinya sangat sulit.
Hasil pantauannya jalan Provinsi yang rusak harus diperbaiki karena hal ini sering ditanyakan ketika reses masyarakat bertanya soal jalan.
Senagai wakil rakyat dia memantau dilapangan jalan yang jarang dilewati dibuat bagus. Sebaliknya harusnya perlu dibuat adalah fasilitas jalan yang sering dilewati saat beraktifitas.
Sementara itu Pimpinan Pansus
Nick Lomban, dalam pembahasan menyakan kepada Dinas Perhubungan hasil kinerja Sulut terkait Reformasi Birokrasi Tahun 2022, serta pertanyaan ke Kepala Badan Keuangan.
Soal pengelolaan keuangan di Tahun 2022 bersinergi dengan Bapemda soal Perda pengelolaan Keuangan daerah adanya namanya indeks pengelolaan seperti indeks pengelolaan daerah di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) seiring sejalan setelah ditetapkan perda.
Pertanyaan Ketua Fraksi NasDem DPRD Sulut, dijawab langsung Kaban Keuangan Femmy Suluh.
Setelah Nick Lomban Anggota Pansus Berty Kapojos soal lama pembahasan Rapat LKPJ Tahun 2022 tiga hari dilaksanakan, mengusulkan perbaikan sudah jelas dan tinggak disetujui untuk diparipurnakan.
Ketua Fraksi Demokrat SulutHendri Walukow menanyakan soal gaji karyawan Percetakan Manado sudah tujuh bulan belum menerima gaji. Karena beberapa hari yang lalu Balai percetakan negara tujuh bulan karyawannya tidak terima gaji.
Kami.menanyakan kepada Pemprov Sulut apakah sepanjang Tahun 2022 tidak memakai jasa percetakan negara. Hal ini akan Kuatiarkan tidak menjadi bagian salah satu rekomendasi Pansus LKPJ Tahun 2022.
Setelah tiga harus melaksanakan pembahasan Pansus LKPJ didampingi SKPD melakukan kunjungan lapangan kedalam dan keluar daerah.
Senin (17/4/2023) Pansus LKPJ akan meminta data- data kepada SKPD yang datanya belum lengkap. Setelah itu akan digelar Rapat paripurna DPRD Sulut LKPJ Tahun 2022.
Dan akan digelar rapat finalisasi Pansus LKPJ bersama Pemerintah Provinsi yang digelar pada Senin (17/4/2023).
Pada hari Selasa (18/4/2023) digelar rapat paripurna dalam rangka LKPJ Tahun 2022. Acara di hadiri Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, Wagub Drs Steven OE Kandouw, BPK RI, Sekprov dan Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Sulut.
Sesudah rapat paripurna rekomendasi yang dirangkum ditindaklanjuti oleh Gubernur Sulut ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).(ADV/tino)