JurnalManado - Saat di berikan kesempatan oleh Ketua Tim Anggatan Pemerintah Daerah (TAPD) Stiff Keppel, Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Elvira Katuuk menjelaskan tentang dinamika pembangunan yang terjadi, lewat pelaksanaan konsultasi publik, bahkan SKPD pada masukan dari publik terkait perekaman e-KTP yang ada tahun 2024 dalam RPJMD target 5,65%.
mempresentasikan dalam RPJMD Tahun 2023 5.9% berdasarkan realisasi tahun 2022 yaitu 7,35% di publikasi kemarin tanggal 17 juli bahwa angka kemiskinan Sulawesi Utara ada di angka 7,38% dan ini mengalami “peningkatan” 0,04% sehingga pelaksanaan TGD sehingga target perubahan RKPD tahun 2023 ada penyesuaian jelas Katuuk
Hal ini disampaikan saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Proritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024, Badan Anggaran (Banggar) Dewam perwakilan rakyat dserah (DPRD) Sulut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekprov Stiff Keppel, Selasa Kemarin di Kantor DPRD Sulut.
Target tahun 2023 5,93%
dari konsultan publik SPD ditandatangani melalui kesepakatan ada angka 6-7% mengingat kondisi keuangan Daerah pada saat ini pengaruh terhadap pandemi covid19 waktu yang lalu dan sekarang dalam tahap pemulihan, dari target 5,65% RPJMD hasil evaluasi dan perkembangan mengingat tahun 2024 ada pembaharuan anggaran juga tegas Kaban Bappeda “urai Katuuk.
Rapat di pimpin Ketua DPRD Sulut dr Fransiscus Andy Silangen di dampingi Wakil ketua DPRD Sulut Viktor Mailangkay, James Arthur Kojongian, Billy Lombok beserta anggota Banggar, Selasa (8/8 2023) berlangsung alot. (tino)