JurnalSangihe - Permasalahan Pengurusan Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi guru - guru SMA dan SMK di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud.
Bulan Juli 2023, guru-guru yang ada di wilayah Kabuapaten Kepulauan Sangie dan Talaud yang berjumlah kurang lebih 170 orang telah mengurus dan melengkapi berkas Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAG) dari masing - masing wilayah / Cabang Dinas untuk di masukan ke Dinas Pendidikan daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) guna untuk mendapatkan Penetapan Angka Kredit (PAK) yang merupakan salah satu persyaratan kenaikan pangkat bagi Guru - guru yang ada di wilayah Kab.Kepulauan Sangihe dan Talaud.
Pada bulan Agustus 2023, Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) telah mengeluarkan Daftar Nama Guru Usulan PAK yang memenuhi Syarat.
Dari jumlah pengusulan 170 orang guru, yang nyatakan memenuhi syarat tidak mencapai setengah dari jumlah yang mengusulkan.
Sampai saat ini pihak guru - guru yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk Penetapan Angka Kredit, tidak diberikan peluang / kesempatan untuk melakukan perbaikan berkas dan terkesan di tutup - tutupi, bahkan dari beberapa orang guru di peroleh informasi adanya salah penilaian atas berkas yang di nilai, dimana berkas yang seharunya memenuhi syarat dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh tim penilai / human eror.
Tidak adanya ruang / kesempatan bagi guru - guru yang berada di Wilayah Kepulaun untuk melakukan perbaikan membuat sejumlah guru - guru merasa kecewa atas kejadian tersebut. Pengabdian selama kurang lebih 5 tahun untuk mengajar di masing - masing sekolah terasa tak berarti dan di hargai. Serta keberadaan guru - guru yang ada di wilayah kepulauan seharusnya menjadi prioritas dan mendapat perhatian khusus dari dinas terkait, mengingat wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud berada jauh dari ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulut Ronald Sampel meminta pihak Dinas Pendidikan Daedah (Dikda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memperhatikan terkait aspirasi dari guru-guru SMK dan SMU.
Disamping itu, personil Komisi lll meminta Dikda Sulut untuk transparan dalam menyampaikan informasi terkait pengurusan beekat tersebut. (tino)