Jurnal Manado - Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw membuka pelaksanaan sosialisasi dan launching Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD yang digelar BKAD Provinsi Sulut, Selasa (21/11/2023) di Luwansa Hotel Manado.
Pada kesempatan itu Wagub menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan berbasis elektronik yang akuntabel dan transparan perlu didorong, apalagi diera sekarang ini penggunaan transaksi cash (tunai) perlu dikurangi dan beralih ke non tunai.
“Di Pemprov tidak ada lagi yang cash. Termasuk hibah dan hadiah juga semua pakai (transaksi) rekening,”terangnya. Sembari mengatakan langkah non tunai akan mempermudah proses monitoring (pengawasan).
Untuk itu dirinya menegaskan agar penggunaan kartu segera ditetapkan.
“Seluruh Perangkat Daerah pakai ini. Seluruh belanja apa saja pakai ini, termasuk di (Pemerintah) Kabupaten/Kota,” tukas Wagub.
Sementara, Kepala BKAD Provinsi Sulut, Clay Dondokambey SSTP, MAP mengatakan dalam implementasi sistem keuangan berbasis elektronik, pemerintah daerah didorong untuk adaptif dengan perkembangan teknologi.
“Pengelolaan keuangan daerah itu harus semakin akuntabel, semakin transparan. Salah satunya dengan digitalisasi seperti ini, semakin fleksibel, semakin gampang di kontrol, semakin akuntabel dapat dipertanggungjawabkan,” kata Clay.
Penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah intinya untuk memudahkan dalam bertransaksi dan tetap diatur sesuai regulasi.
“Limitnya juga diatur, setiap perangkat daerah limitnya 40 persen biaya uang persediaan yang ditetapkan,” terangnya.
Penerapan sistem ini nantinya akan dijalankan oleh pejabat yang diberi mandat dengan tetap dalam kendali Pengguna Anggaran di tiap Perangkat Daerah.
“Pemprov jadi trigger untuk juga diterapkan Kabupaten Kota sebagaimana amanat dalam Permendadri 79 tahun 2023,” pungkas Kepala BKAD ini.
(*man)