JurnalManado - Dihadapan Komisi 1 Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 1, Komisi pemilihan umum (KPU), Badan pengawasan pemilihan umum (Bawaslu) dan Pemerintah Provinsi Sulut Senin (18/12/2023) terkait pembahasan dana bantuan pilkada kepada penyelenggara dan keamanan.
Ketua Bawaslu Sulut doktor Ardiles Mewoh berharap Komisi 1 dan Pemprov Sulut untuk memberikan atensi kepada Kabupaten/Kota yang belum menandatangi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Sesuai data yang diperoleh,
7 Kabupaten/Kota yang belum melakukan hal tersebut. Disamping ada dua Kabupaten yang dana tersebut belum capai sesuai yang diharapkan Bawaslu yaitu Boltim dan Kabupaten Minahasa.
"Kami sangat berharap kepada Pemprov Sulut dan Komisi 1 bisa memberikan atensi kepada Kabupaten/Kota yang belum menandatangani NPHD serta dana untuk membayar gaji untuk penyelenggara badan athoc," tegas mantan Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh kepada JurnalManado.com. (tino)