
JurnalManado - Kegiatan Rapat koordinasi (Rakor) dan evaluasi penanganan pelanggaran tahapan pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Di gelar 28 hingga 30 Juni, di hotel Sutan Raja Kabupaten Minahasa Utara (Minut).Rakor di buka Ketua Bawaslu Sulut Doktor Ardiles Mewoh.
Ketua Panitia pelaksana kegiatan Rakor dan evaluasi penanganan pelanggaran tahapan pemilu Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).Yenne Janis, S.H Yenne Janis, S.H Kepala Bagian (Kabag) Penanangan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Hukum menyampaikan laporannya ke Pimpinan dan Anggota Bawaslu.
Terkait pelaksanaan rakor yang digelar selama tiga hari ini.
Sementara itu Ketua Bawaslu Sulut
Ardiles Mewoh mengatakan, kegiatan rakor ini sangat penting. Mengingat, apa yang Bawaslu kerjakan saat pemilu 14 Februari perlu dievaluasi.
Padahal, KPU Sulut sudah melangkah jauh kecepatannya,100 hingga 200 dalam melakukan sosialisasi kegiatan pentahapan Pilkada serentak di Sulut 27 November 2024 mendatang.
"Kami Bawaslu masih mengevaluasi kerja yang dilakukan saat Pemilu lalu.Optimis, tetap Bawaslu Sulut akan melambung jauh kecepatan dari KPU Sulut," tegas Mewoh kepada JurnalManado.com
la juga menyentil soal Pemilu di Sulut, tingkat pelanggaran dan sengketa pemilu paling tinggi. Mewoh menyebutkan lnformasi yang diterima saat mengikuti kegiatan Gakumdu se lndonesia di Makasar.
Ketua Bawaslu RI menyebutkan pelanggaran tertinggi pada pemilu lalu secara nasional, hanya pelanggaran administrasi paling banyak di banding pidana pemilu
Di Sulut kita terbalik, proses pelanggaraan Pemilu paling tinggi dibanding pelanggaran administrasi.
lni menjadi perhatian serius Bawaslu Sulut melalui Rakor agar hal tersebut tidak akan terjadi lagi di Pilkada nanti," tegas Mewoh kepada JurnalManado.com.
Rakor menghadirkan nara sumber Polda Sulut, Kejaksaan dan Akademisi.(tino)