Iklan

January 22, 2025, 07:11 WIB
Last Updated 2025-01-22T15:11:06Z
MitraUtama

Pro Rakyat, Ketua DPRD Mitra Sophia Antou Usulkan JKN Jadi Salah Satu Prioritas Pembahasan RKPD Tahun 2026


Jurnal,Mitra - Selaku wakil rakyat yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sophia Antou, SE juga menjabat sebagai Ketua DPRD di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra). Menghadiri Kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, bertempat di Kantor Bapedda, Selasa 21/1/25.


Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2026, Ketua DPRD Mitra Sophia Antou, SE mengusulkan terkait Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk dimasukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mitra Tahun 2026. "Saya mengusulkan kepihak esekutif terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Agar bisa di masukan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2026," ujar Antou.


Menurut Srikandi PDI Perjuangan itu, berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 13 Januari 2025. Dari hasil yang diperoleh dalam pertemuan tersebut, ada beberapa aspek perlu dimasukan dalam RKPD tahun 2026. Salah satunya terkait dengan JKN, karena ini menjadi temuan yang kami rasa sangat signifikan.


"Saya rasa hal ini harus dimasukan ke dalam RKPD tahun 2026, karena ini salah satu temuan yang sangat signifikan dari perwakilan BPK RI yaitu terkait tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Terutama disini soal aspek bangunan, prasarana, alat kesehatan (alkes), pemenuhan obat-obatan dan BMPHP, serta pengelolaan dan pembiayaan untuk JKN," ungkap Antou.


Karena itu Antou membeberkan hal ini telah mendapat temuan BPK RI. Menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2026.


"Jadi kita harus betul-betul memperhatikan bangunan, obat-obatan, serta semua kebutuhan yang ada di Rumah Sakit. Begitu juga dengan Puskesmas," beber Antou.


Dijelaskan Ketua Dewan, terlalu banyak kekurangan yang di temukan pihak BPK RI. Sehingga, selaku Ketua DPRD Mitra mengambil kesimpulan bahwa, selama ini untuk rumah sakit dan puskesmas dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan tidak sepenuhnya menjadi prioritas.


"Karena itu, saya sebagai wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Mitra memintakan kepada pemerintah daerah terkait hal ini agar bisa menjadi prioritas. Perhatikan itu rumah sakit, bangunan, alkes dan semua obat-obatan termasuk juga Kepelayananya. Karena itu berhubungan langsung dengan masyarakat," tegas Antou.(hak)