 |
| Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Indrajaya di gedung DPR, Jakarta, beberapa waktu lalu. (Ist) |
Jurnal Jakarta – Anggota DPR RI Indrajaya sangat menyayangkan keputusan MenpanRB Rini Widyantini yang menunda pengangkatan CPNS dan PPPK yang telah lulus seleksi tahun 2024.
Indrajaya dengan tegas meminta agar MenpanRB mencabut keputusan penundaan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2024.
.
Ia menyebut, Kemenpan RB telah sepakat harus menyelesaikan pengangkatan CPNS pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026.
"Maksudnya, kita ingin agar pada bulan tersebut, Menpan RB dapat menyelesaikan pengangkatan seluruh CPNS dan PPPK, bukan memulai pengangkatan, apalagi menyerentakkan calon PPPK yang jelas-jelas tahapan rekrutmennya berbeda," ujar Indrajaya kepada wartawan, Selasa (11/3/2025).
"Mestinya Kemenpan RB mengedepankan sensitivitas terkait kebutuhan yang lebih mendesak ini. Bukankah memberikan kejelasan nasib CPNS adalah bagian dari program prioritas pembangunan?" kata legislator Komisi II ini.
Indrajaya juga menyoroti CPNS yang berasal dari tenaga honorer telah lama menanti kepastian status mereka, dengan sebagian telah mengabdi selama 20 hingga 30 tahun dengan honor yang tidak menentu dan tanpa kepastian status kepegawaian.
Untuk menjadi PNS atau PPPK mereka harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti pendidikan dan masa pengabdian.
"Kasihan bila mereka yang telah dinyatakan lolos ini kepastian pengangkatannya ditunda-tunda," jelas legislator dari fraksi PKB ini.
Mereka juga dihadapkan pada kebutuhan hidup yang sulit ditunda.
"Saya bahkan mendengar sudah banyak yang berhutang karena mengharap kepastian status mereka," ujarnya.
"Ini soal kemampuan manajemen kementerian. Mestinya bila tidak mampu menciptakan kebijakan pemerintahan yang baik (good governance policy), Menpan RB mengevaluasi diri, bukan mengorbankan kepentingan rakyat," imbuhnya.
Sebelumnya, Menpan RB Rini menyebut, pengangkatan CPNS proses rekrutmen tahun 2024 dan PPPK harus cermat dan hati-hati.
(*jmc)