
Jurnal,Mitra - Menyerap aspirasi langsung dari masyarakat menjadi salah satu tugas penting bagi anggota legislatif. Hal ini diwujudkan oleh Imanudin Kadi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dari Fraksi Partai Golkar, yang mengadakan masa reses kedua tahun 2025 di kediamannya yang terletak di Desa Ratatotok, Kecamatan Ratatotok, Rabu 23/4/25.
Suasana penuh kekeluargaan dan dialog terbuka menyelimuti kegiatan reses ini. Imanudin Kadi dengan santun mendengarkan curhatan dan aspirasi yang disampaikan oleh warga setempat.
"Melalui reses ini, saya ingin menyerap secara langsung berbagai masukan, harapan, dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Semua ini akan menjadi bahan perjuangan saya di DPRD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat," ujar Imanudin Kadi.
Berbagai aspirasi yang mencuat dalam dialog menunjukkan kepedulian warga terhadap pembangunan di daerah mereka. Beberapa poin penting yang diangkat adalah perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan desa, peningkatan akses air bersih, pemberdayaan nelayan dan petani lokal, serta penyediaan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan bagi pemuda.
Imanudin menegaskan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi tersebut kepada pihak terkait, serta memperjuangkannya dalam agenda kerja legislatif. Beliau menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, dan instansi teknis untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.
"Dengan sinergi yang kuat, saya optimis kita bisa wujudkan pembangunan yang merata dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat," katanya.
Turut hadir dalam kegiatan ini perwakilan dari sejumlah instansi teknis, antara lain Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Para Hukum Tua se-Kecamatan Ratatotok dan warga masyarakat juga hadir secara antusias.
"Reses ini bukan hanya merupakan forum untuk menyerap aspirasi, tetapi juga merupakan wadah komunikasi dan sinergi antara legislatif dengan eksekutif serta masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan rakyat," ujar Imanudin Kadi. (hak)