JurnalManado - Anggota Badan pembentukan peraturan daerah (Bspemperda) Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Cindy Wurangian mendesak pihak eksekutif untuk secepatnya memberikan informasi terkait 7 Rancangan peraturan daerah (Ranperda) dipercepat pembahasannya.
Dari penjelasan eksekutif, mayoritas ranperda ini sedang berproses. Masih ada yang di tahap naskah akademik juga sedang harmonisasi di kementerian. Kami kembalikan lagi ke pihak eksekutif mana yang masuk prioritas untuk dituntaskan dibahas tahun ini,” sebutnya.
Menurutnya Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut, dengan waktu efektif enam bulan untuk membahas 7 ranperda tersebut tidak akan maksimal.
“Pekan depan dalam pertemuan berikut diharapkan sudah ada daftar ranperda yang memang prioritas untuk dibahas, untuk memaksimalkan sisa waktu tahun ini,” tukasnya.
Empat ranperda ini tak masuk dalam Propemperda tahun 2025.(tino)