Jurnal,Mitra - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) mengadakan Verifikasi Lapangan Hybrid dalam rangka Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) tahun 2025 bersama Kementerian Perlindungan perempuan dan perlindungan anak RI, Dinas P3A Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Zoom Meeting, Selasa 10/6/25 di lantai III ruang rapat Kantor Bupati.
Kegiatan tersebut diawali dengan Sambutan dan arahan melalui Zoom Meeting oleh Devi Nia Pradhika sebagai Asisten Deputi Kordinasi pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak wilayah 1 kementerian Perlindungan perempuan dan perlindungan anak dan dilanjutkan sambutan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Daerah Provinsi Sulut.
Wakil Bupati Fredy Tuda ketika menyampaikan laporan Kegiatan tersebut, bertujuan untuk menilai pemenuhan hak anak yang telah ditetapkan dalam program KLA. "Pentingnya peran semua pihak terkait dalam mendukung kegiatan verifikasi Lapangan. Pihak Terkait Harus Berikan Dukungan Penuh Demi Pemenuhan Hak Anak, Kolaborasi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk memastikan Kabupaten Mitra terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pemenuhan hak-hak anak, dengan tujuan agar status KLA Kabupaten Mitra bisa meningkat dari Pratama ke tingkat Nindya sesuai Dokumen penilaian," ucap Mantan Anggota DPRD Kabupaten Mitra.
Kader Partai PDI Perjuangan itupun memintakan semua pihak yang terkait harus memberikan dukungan penuh dan menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan program-program KLA. "Kita perlu melakukan evaluasi untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana. Evaluasi ini harus memfokuskan perhatian pada isu penting yaitu Pernikahan Dini dan Pendidikan Ramah Anak," pintah Wabub Fredy Tuda.
Lanjut dalam pemaparannya, Ramah Anak harus Memastikan tempat -tempat Ibadah dapat menjadi tempat yang aman, nyaman dan mendidik bagi anak-anak, Aspek kebersihan, fasilitas, serta keberadaan program pengajaran yang sesuai untuk anak-anak menjadi fokus perhatian yang dapat mendukung perkembangan fisik, mental dan spiritual anak dengan pendekatan yang ramah dan mendidik. Selain itu Pemkab Mitra terus berupaya menurunkan angka pernikahan dini melalui program-program edukasi dan perlindungan yang dapat menghindarkan anak-anak dari praktik tersebut," papar Fredy Tuda yang juga sebagai Mantan Hukum Tua Desa Betelen Kecamatan Tombatu Kabupaten Mitra.
Untuk itu Pemkab Mitra sangat berharap dalam evaluasi ini ada peningkatan dalam pelaksanaan program-program KLA. "Tentunya berharap ada peningkatan nilai KLA dari Pratama menjadi Nindya pada tahun 2025. Keberhasilan ini tentu sangat bergantung adanya kerjasama yang baik Pemkab dan semua Stakeholder lembaga keagamaan, masyarakat, serta berbagai pihak terkait lainnya," pungkas Wabup Fredy Tuda.
Kegiatan Verifikasi Hybrid KLA Kabupaten Mitra Tahun 2025 diikuti Sekretaris Daerah David Lalandos, Asisten Administrasi Umum Elly Sangian, Asisten Pemerintahan dan Kesra Jani Rolos, Dinas Terkait, Kementrian Agama Mitra, Camat, Hukum Tua dan Undangan lainnya.(hak)