Jurnal, Mitra - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) mengelar Rapat Paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2026, serta Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Senin 17/11/25 di Soekarno Legislatif hall.
Ketua DPRD Kabupaten Mitra Sophia Antou didampingi Wakil Ketua Tonny Lasut dan Wakil Ketua Katrien Mokodaser memimpin langsung Rapat Paripurna yang sangat penting tersebut.
Dalam rapat Paripurna DPRD tersebut Bupati Ronald Kandoli diwakili Wakil Bupati Fredy Tuda memberikan sambutannya dalam rangka pembicaraan tingkat pertama terhadap Ranperda tentang APBD TA 2026 dan Ranperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. "Saya atas nama Bupati Ronald Kandoli menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD atas kerja sama, perhatian, dan dukungan yang telah diberikan sehingga kedua rancangan ini dapat diajukan dan memasuki tahapan pembahasan. Penyusunan APBD Tahun 2026 tidak lepas dari dinamika fiskal yang cukup menantang. Pemerintah Daerah menghadapi penyesuaian signifikan, khususnya akibat pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat, yang tentunya mempengaruhi kapasitas fiskal daerah. Dengan Tantangan tersebut Pemerintah Daerah tetap berkomitmen untuk menyusun APBD yang realistis, terukur, serta berorientasi pada prioritas pembangunan," ujar Wabup Fredy Tuda.
Selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Mitra Sophia Antou membacakan Ketua Panitia Kusus (Pansus) Ranperda tentang APBD TA 2026 Adalah Royke Rambi dari Fraksi PDI Perjuangan dan Ketua Pansus Ranperda tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Adalah Marti Ole dari Fraksi PDI Perjuangan.
Rapat Paripurna DPRD dihadiri Sekda Kabupaten Mitra David Lalandos Serta Para Asisten, Kepala OPD, Unsur TNI Polri, BPJS Kesehatan, Pihak Perbankan, PUD Pasar dan PUD Air Minum serta tamu undangan lainnya.(hak)