Jurnal Manado - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) menyatakan dukungan penuh terhadap proses audit kinerja pengelolaan pangan daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut. Kegiatan pemeriksaan ini telah resmi dimulai di ruang CJ Rantung, Kantor Gubernur, Senin (17/11/2025).
Wakil Gubernur Sulut, Viktor Mailangkay, yang hadir mewakili Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip keterbukaan informasi dan peningkatan kualitas administrasi pemerintahan.
Menurut Wagub Viktor, audit BPK bukan sekadar prosedur administratif, melainkan kesempatan strategis untuk mengevaluasi dan memperkuat fondasi sistem pengelolaan pangan di Sulut. Ia menekankan bahwa perbaikan dalam sektor ini secara langsung akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan warga.
"Pemeriksaan dari BPK ini bukan kegiatan rutin semata, melainkan momentum untuk memperbaiki dan memperkuat sistem pengelolaan pangan," tutur Wagub Viktor.
Ia juga memastikan bahwa seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk bersikap kooperatif. Dukungan yang diminta mencakup penyediaan data dan dokumen secara transparan, pemberian akses ke lapangan, serta koordinasi teknis yang lancar.
Wagub Viktor menambahkan, isu ketahanan pangan kini menjadi prioritas utama pemerintah daerah karena berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi dan jaring pengaman sosial. Oleh karena itu, Pemprov Sulut telah menyiapkan seluruh informasi yang dibutuhkan agar audit dapat berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi perbaikan tata kelola sektor pangan di masa mendatang.
(postman)