Jurnal, Mitra - Wakil Bupati (Wabup) Fredy Tuda mewakili Bupati Ronald Kandoli, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2026, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Senin 17/11/25.
Wabup Fredy Tuda dalam sambutannya mengatakan Rapat Paripurna yang sangat penting ini, yaitu dalam rangka pembicaraan tingkat pertama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2026, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat."Saya atas nama Bupati Ronald Kandoli menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD atas kerja sama, perhatian, dan dukungan yang telah diberikan sehingga kedua rancangan ini dapat diajukan dan memasuki tahapan pembahasan. Penyusunan APBD Tahun 2026 tidak lepas dari dinamika fiskal yang cukup menantang. Pemerintah Daerah menghadapi penyesuaian signifikan, khususnya akibat pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat, yang tentunya mempengaruhi kapasitas fiskal daerah. Dengan Tantangan tersebut Pemerintah Daerah tetap berkomitmen untuk menyusun APBD yang realistis, terukur, serta berorientasi pada prioritas pembangunan. Adapun proyeksi APBD Tahun Anggaran 2026 adalah Pendapatan Daerah sebesar:
Rp. 549.524.510.609,00 (Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), dan Belanja Daerah di proyeksikan sebesar:
Rp. 617.524.510.609,00 (Enam Ratus Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah).
Keterbatasan fiskal ini mengharuskan kita memperkuat strategi efisiensi anggaran, meningkatkan kualitas belanja publik, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fokus utama belanja daerah diarahkan pada:
Peningkatan kualitas pendidikan dan Kesehatan,
Penguatan infrastruktur dasar,
Pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan
Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam proses ini, kami sangat mengharapkan sinergi bersama DPRD agar rancangan APBD 2026 dapat disempurnakan dan ditetapkan tepat waktu sehingga implementasinya berjalan efektif," terang Wabup Fredy Tuda.
Wabup juga menuturkan, Pemerintah Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Ranperda ini sangat penting dalam menjaga lingkungan sosial yang aman, tertib, dan kondusif, serta mendukung kelancaran pembangunan daerah. "Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah atau aparat keamanan, tetapi merupakan komitmen bersama seluruh elemen masyarakat. Di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berkembang, keberadaan regulasi yang kuat sangat diperlukan untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan memastikan ketentraman masyarakat.
Pemerintah Daerah berkomitmen memperkuat:
Koordinasi dengan TNI-Polri dan aparat penegak hukum, Peran aktif tokoh masyarakat,
Edukasi dan sosialisasi kepada warga, serta
Pelaksanaan penegakan aturan yang humanis dan berkeadilan. Melalui penguatan ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, kita berharap kualitas hidup masyarakat meningkat, iklim investasi membaik, dan aktivitas pembangunan dapat berlangsung secara berkesinambungan," tutur Wabup Fredy Tuda yang juga Mantan Anggota DPRD Kabupaten Mitra.
Dengan disampaikannya kedua Rancangan Peraturan Daerah ini. Pemkab berharap dapat dibahas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. "Kami mengapresiasi seluruh fraksi yang telah menyatakan menerima Ranperda ini untuk dibahas ke tahap selanjutnya," pungkas Wabup Fredy Tuda.(hak)