Jurnal Manado – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) dibawah komando Gubernur Sulut Yulius Selvanus semakin serius mengembalikan kejayaan komoditas kelapa, yang menjadi salah satu tonggak perekonomian utama daerah tersebut. Melalui langkah strategis percepatan peremajaan tanaman kelapa, Pemprov Sulut berkomitmen menjadikan "Bumi Nyiur Melambai" sebagai daerah penghasil kelapa terbaik di Indonesia.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Penyaluran Dana Program Peremajaan Perkebunan Kelapa, yang digelar Dinas Perkebunan Daerah di Kantor Gubernur Sulut, Selasa (25/11/2025). Acara ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari BRMP Palma, akademisi Unsrat, Asosiasi Petani Kelapa Sulawesi Utara (APEKSU), serta Dinas Pertanian/Perkebunan se-Sulut.
Kepala Dinas Perkebunan Daerah Sulut, Selvie Paat, dalam sambutannya mengungkapkan tantangan serius yang dihadapi sektor perkebunan kelapa saat ini.
"Kondisi kebun kelapa kita saat ini semakin banyak yang memasuki usia tua dan tidak produktif, sementara kebutuhan industri terus meningkat dan tuntutan pasar semakin tinggi," ujar Paat.
Menurutnya, peremajaan kebun atau replanting merupakan langkah mendesak yang tidak bisa ditunda. Upaya ini harus dirancang komprehensif dari hulu ke hilir untuk memastikan dampak berkelanjutan bagi kesejahteraan petani.
Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah perusahaan besar sektor hilir, seperti PT Cargill Indonesia, PT Sasa Inti, PT Multi Nabati Sulawesi, dan PT Royal Coconut, menunjukkan dukungan industri terhadap penguatan rantai pasok kelapa lokal.
Dalam paparannya, Paat menggarisbawahi empat harapan utama dari sinergi ini:
Terwujudnya sinergi kuat antar pihak (pemerintah, swasta, akademisi, dan petani).
Terciptanya model peremajaan kelapa berbasis ekonomi kerakyatan yang efektif.
Terbukanya peluang kemitraan yang saling menguntungkan.
Lahirnya inovasi teknologi dan varietas unggul melalui dukungan lembaga riset.
Dukungan pendanaan juga datang dari pusat. Perwakilan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan RI yang hadir dalam sosialisasi tersebut menjelaskan bahwa pihaknya membuka ruang bantuan untuk program peremajaan kelapa dan penguatan sarana prasarana.
Pihak BPDP menekankan bahwa mekanisme pengajuan bantuan harus berasal langsung dari kelompok tani, bukan melalui asosiasi, untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas penyaluran dana.
"Usulan berasal langsung dari kelompok tani, dari bawah. Informasi lengkap tersedia di media sosial BPDP," terang perwakilan BPDP.
Langkah ini menegaskan komitmen bersama untuk menjadikan Sulawesi Utara sebagai daerah penghasil kelapa terbaik di Indonesia.
(postman)