JurnalManado - Ketua Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) Dewan perwakilan rakyata daerah (DPRD) Provonsi Sulawesi-Utara (Sulut) Rocky mengatakan, RTRW ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan kepastian hukum tata ruang, sekaligus menjadi acuan utama bagi perencanaan pembangunan daerah, pemanfaatan ruang, serta peningkatan iklim investasi yang berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Utara.
Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) Rencana tata ruang wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) 2025-2044 resmi menjadi Perda lewat paripurna DPRD Sulut,Selasa (24/02/2026).
Mengungat dengan ditetapkan ranperda ini menjadi peraturan daerah (Peeda)
akan memberikan jaminan hukum bagi penambang rakyat yang selama ini bekerja tanpa rasa keamanan, tidak lagi harus kejar-kejaran dengan aparat hukum,"lugas Wowor usai paripurna.
Sementara itu Gubernur Yulius Selvanus memberikan jaminan hidup bagi 12 ribu penambang rakyat.
"Mimpi yang selama ini ditunggu para penambang rakyat akhirnya terwujud. Ini akan menjadikan salah satu sektor primadona untuk perputaran ekonomi Sulut,"jelas politisi BMR ini.
Mewakili warga penambang rakyat, Rocky Wowor menyampaikan terima kasih atas keseriusan Gubernur Yulius selvanus yang telah memberikan jaminan hidup bagi penambang rakyat. (tino)