Jurnal Minut — Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wilayah Sulawesi Utara di Hotel Sentra Minahasa Utara, Jumat (8/5/2026). Pertemuan ini ditujukan untuk mempercepat sekaligus mengevaluasi implementasi Program Strategis Nasional tersebut di seluruh kabupaten dan kota se-Sulut.
Wakil II BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyatakan, tahapan saat ini berfokus pada koordinasi dan validasi awal data penerima manfaat. Satuan tugas (Satgas) daerah diinstruksikan untuk segera merampungkan pendataan riil di lapangan.
"Yang pertama harus dilakukan Satgas itu validasi data penerima manfaat. Berapa sebenarnya jumlah balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan peserta didik di setiap kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. Dari situ nanti akan ditentukan kebutuhan jumlah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi)," ujar Sony di Minahasa Utara, Jumat (8/5/2026).
Selain validasi data, rapat komprehensif ini membahas mekanisme pengusulan SPPG, khususnya untuk wilayah-wilayah terpencil di Sulut. Sony menambahkan bahwa detail teknis mengenai pola pelaksanaan dan rantai distribusi akan diperdalam kembali pada sesi lanjutan bersama tim satgas daerah.
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan dukungan penuh terhadap program prioritas era Presiden Prabowo Subianto ini. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, menilai MBG membawa dampak ganda bagi pemenuhan gizi sekaligus stimulus ekonomi regional.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pak Gubernur Yulius Selvanus dan Pak Wakil Gubernur Victor Mailangkay yang juga Ketua Satgas Tingkat Provinsi menyampaikan terima kasih. Program ini sangat bermanfaat untuk memantau, mengevaluasi, serta menyebarluaskan manfaat makan bergizi gratis," kata Jemmy.
Jemmy, yang juga menjabat Sekretaris I Satgas MBG Sulut, berharap BGN mengoptimalkan potensi pangan lokal serta memberdayakan sumber daya manusia di daerah. Langkah ini dinilai strategis untuk menciptakan efek ekonomi berantai, mulai dari penyerapan tenaga kerja baru hingga penguatan kedaulatan pangan di Sulawesi Utara.
Agenda ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN RI, Dadang Hendrayudha, serta jajaran perwakilan pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara.
(postman)