 |
| Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya |
Jurnal Jakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) membuka akses pengaduan masyarakat melalui hotline SAGI 127 sebagai langkah memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya terkait maraknya dugaan penipuan berkedok pengurusan dan penjualan titik usulan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengatakan hotline tersebut disiapkan untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan apabila menemukan indikasi praktik penipuan, pungutan liar, maupun pihak-pihak yang mengatasnamakan pejabat BGN atau pemerintah dalam proses pengajuan lokasi SPPG.
“Laporan masyarakat sangat penting agar dugaan praktik penipuan ini dapat segera ditindaklanjuti dan tidak menimbulkan korban lebih banyak,” ujar Sony Sonjaya.
Menurutnya, masyarakat dapat menggunakan hotline SAGI 127 untuk menyampaikan informasi, bukti percakapan, dokumen, hingga dugaan penawaran jasa pengurusan maupun percepatan verifikasi lokasi SPPG yang dilakukan secara tidak resmi.
BGN menegaskan seluruh proses pengajuan dan verifikasi lokasi dalam Program MBG dilakukan sesuai mekanisme resmi tanpa pungutan biaya.
Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang menawarkan jalur cepat, bantuan kelulusan, maupun jasa pengurusan tertentu dengan imbalan uang.
“Apabila ada yang mengaku bisa mempermudah proses dengan meminta biaya atau mengatasnamakan pejabat tertentu, segera laporkan melalui hotline SAGI 127,” tegasnya.
BGN juga memastikan setiap informasi yang masuk akan menjadi bahan koordinasi bersama Aparat Penegak Hukum (APH) guna mendukung proses penelusuran dan penindakan terhadap dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Program MBG.
Saat ini, sedikitnya tiga perkara dugaan penipuan terkait penjualan titik lokasi dan jasa pengurusan SPPG diketahui sedang berproses di aparat penegak hukum di sejumlah daerah.
Melalui hotline SAGI 127, BGN berharap pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat melibatkan partisipasi aktif masyarakat sehingga program strategis nasional tersebut tetap berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
(*)