Jurnal Manado — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) bersama KPPN lingkup Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi daerah lewat kebijakan fiskal yang responsif, terukur, dan pruden. Hingga Mei 2026, realisasi belanja negara di Sulawesi Utara tercatat telah menembus angka Rp7,80 triliun.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara, Wahyu Prihantoro, dalam acara Diskusi Santai bersama Insan Media di Manado, Selasa sore (7/7/2026).
Dijelaskan Wahyu, sebagai unit vertikal Ditjen Perbendaharaan di daerah, peran mereka kini tidak lagi sebatas menjalankan fungsi treasury seperti penyaluran dana APBN dan APBD.
Lebih dari itu, Kanwil DJPb dan KPPN kini mengemban peran strategis sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan Financial Advisor (FA) di daerah.
"Kinerja APBN tersebut terus menjalankan fungsinya sebagai instrumen stabilisasi dan katalis pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Wahyu.
Realisasi anggaran sebesar Rp7,80 triliun hingga akhir Mei tersebut diarahkan secara konsisten untuk menjaga daya beli masyarakat, mendukung optimalisasi layanan publik, memperkuat gerak pembangunan daerah, serta memastikan manfaat nyata APBN dirasakan langsung oleh masyarakat Sulut.
Di tengah tingginya ketidakpastian global, pemerintah terbukti mampu menjaga stabilitas domestik. Secara nasional, inflasi tetap terkendali di level 3,08% (year-on-year/yoy) hingga Mei 2026. Angka ini ditopang oleh inflasi inti sebesar 2,59% (yoy), inflasi harga bergejolak 6,24% (yoy), serta inflasi harga yang diatur pemerintah sebesar 2,07% (yoy).
Ke depan, Kanwil DJPb Sulut menegaskan akan terus mendorong beberapa langkah strategis, meliputi:
- Optimalisasi pelaksanaan APBN.
- Peningkatan kualitas belanja pemerintah.
- Percepatan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD).
- Penguatan akuntabilitas keuangan negara.
- Pemberdayaan UMKM lewat akses pembiayaan KUR dan UMi.
Melalui sinergi kuat bersama pemerintah daerah, satuan kerja, perbankan penyalur, dan seluruh pemangku kepentingan, APBN diharapkan terus kokoh menjadi benteng stabilitas ekonomi sekaligus pendorong kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara yang berkelanjutan.
"Kami tidak lagi hanya melihat angka yang disalurkan, tetapi bagaimana setiap rupiah dari APBN ini bisa memberikan dampak nyata (delivery) bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara, khususnya dalam memperkuat sektor UMKM dan mempercepat penyaluran dana ke daerah," pungkas Wahyu.
(postman)