Jurnal Manado - Gubernur Sulut Yulius Selvanus mengatakan, anggaran daerah tahun 2027 harus berorientasi dan berpihak nyata pada kepentingan masyarakat. Hal itu disampaikannya pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Utara terkait penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 pada Jumat (14/8/2026).
Menurutnya kesepakatan ini bukan sekadar pemenuhan tahapan administratif. Momentum ini merupakan wujud sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif untuk mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, efektif, dan bertanggung jawab.
Tahun 2027 sendiri merupakan tahap akselerasi atau tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Sulawesi Utara 2025–2029 guna mewujudkan visi "Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.""Di balik setiap angka terdapat kebutuhan masyarakat, pelayanan publik yang harus dijamin, pembangunan yang harus dilanjutkan, dan harapan masyarakat yang harus kita jawab," ujar Gubernur.
Untuk menghadapi keterbatasan fiskal, Pemprov Sulut menerapkan pendekatan anggaran yang kehati-hatian (prudent), adaptif, dan antisipatif. Strategi pengetatan ini difokuskan melalui penentuan skala prioritas, efisiensi belanja, serta pemenuhan Mandatory Spending dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) agar pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu.Selain efisiensi, Pemprov Sulut akan melakukan akselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem, perbaikan kepatuhan, dan penutupan potensi kebocoran tanpa membebani dunia usaha. Langkah penunjang lainnya meliputi perjuangan dana APBN serta pembukaan skema pembiayaan kreatif (creative financing), seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan optimalisasi dana CSR/TJSL.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintahan untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi demi kesejahteraan rakyat. Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2027 yang telah ditandatangani ini selanjutnya akan menjadi landasan hukum resmi dalam penyusunan Rancangan APBD 2027.
(postman)