Komentar Suu Kyi ini cukup mengejutkan. Sebabnya, selama ini para aktivis menuding pemimpin oposisi Myanmar tersebut tidak berani berkomentar mengenai warga Rohingya yang terpinggirkan.
Namun kali ini Suu Kyi menegaskan, dirinya menentang aturan kontroversial tersebut. Larangan itu sebenarnya telah diterapkan pemerintahan junta militer Myanmar sebelumnya. Namun kemudian dipertegas kembali oleh otoritas setempat menyusul kerusuhan di Rakhine.
"Tidak baik melakukan diskriminasi seperti itu. Dan itu juga tidak sejalan dengan HAM," cetus Suu Kyi kepada para wartawan di Yangon, ibukota Myanmar, seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (27/5/2013).
Sebelumnya otoritas Rakhine mengatakan, aturan tersebut telah diberlakukan kembali di dua kota mayoritas muslim di negara bagian Rakhine. Menurut juru bicara pemerintahan Rakhine, Win Myaing, larangan itu dirancang untuk "menerapkan monogami dan tidak memiliki lebih dari dua anak".
Dikatakannya, kebijakan tersebut sebelumnya sempat dibekukan karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di antara komunitas di negara bagian tersebut.
Sekitar 800 ribu jiwa warga Rohingya tinggal di Myanmar. Namun pemerintah Myanmar selama ini menganggap mereka sebagai imigran ilegal Bangladesh. Pemerintah Myanmar menolak mengakui komunitas Rohingya sebagai warga negara. Oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Rohingya dianggap sebagai salah satu minoritas paling teraniaya di dunia.(dtc)