“Ini menjadi isu yang pararel untuk itu harus dibernatas,”
ujar Brani sapaan akrabnya.
Selain itu juga dikatakannya bahwa Pansus akan berusaha dan
menetapkan jadwal Paripurna Pemekeran pada tabggal 9 juli nanti.
“kami sepakat dan telah mengagendakan minggu depan akan
diparipurnakan,” ujarnya.
Ia juga mengatakan salah satu bentuk keseriusan Pansus
Pemekaran dimana jadwal yang seharusnya untuk kunjungan kerja di daerah
pemekaran dibatalkan. “Lebih baik dana yang akan dikeluarkan untuk kunker
dialihkan ke sesuatu yang lebih bermanfaat dan berguna bagi proses pemekaran,”
ungkap Brani.
Sementara itu Elisabeth Lihiang mengatakan, hal yang terpenting dalam pembentukan provinsi adalah mencantumkan dana kesiapan dan setelah terbentuk pemekaran. "Kita harus mencantumkan nominal didalam draf pengajuan," ujarnya.
Senada disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Talaud, Angel
bertus Tatibi bahwa isu itu telah dilontarkan kepada dirinya. “saya telah
menerima Short Mesagge Service (SMS), jangan-jangan ini hanya kepentingan
politik karena sekarang masa pencalegan.
Untuk itu mari kita buktikan bahwa apa
yang disangkakan kepada kita semua dapat ditepis dengan terwujudnya pemekaran
Provinsi Perbatasan Kepulauan Nusa
Utara,” ujarnya.
Selain itu juga Ia mengungkapkan bahwa dana hibah yang akan
disediakan demi untuk pemekaran akan dicantumkan di APBDP 2013. “Kami Kabupaten
Talaud akan memasukkan dana itu di APBDP jadi tidak ada masalah lagi bagi
Kabupaten talaud. Pun dengan data, Talaud sudah merampungkannya,” tambah
Tatibi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut, Jauhari Kansil yang
juga Ketua Pemekaran Nusa Utara mengatakan, kesiapan Pemerintah yang ada di
Nusa Utara untuk daerah kepulauan hampir semuanya rampung, baik dari segi dana,
data dan semua yang diperlukan untuk kebutuhan pemekaran. Bahkan sejauh ini,
masing-masing yang terlibat dalam pemekaran telah melakukan lobi-lobi.
“Masing-masing telah melakukan langkah-langkah seperti lobi
ke pusat. Pendekatan ini perlu agar prosesnya dapat terwujud,” terangnya Wagub.
Selain itu dikatakan Wagub bahwa dokumen pemekaran telah di
bawa langsung ke DPD RI dan DPR RI dalam hal ini Komisi II.
“Ini merupakan langkah untuk mencapai sasaran. Orang Manado
bilang torang malendong sama-sama supaya kekuatan lebih besar,” kata Wagub
diaminkan semua yang hadir.
Terkait dengan akan diadakan paripurna pada tanggal 9 juli
nanti, Wagub mengingatkan kembali kepada seluruh yang terkait dan belum
merampungkan kelengkapan data-data untuk segera diselesaikan sehingga dapat
mempercepat kinerja pansus.
Hadir dalam pertemuan tersebut, ketua Pansus Pemekaran
Soenardji Soemantha, Elisabeth Lihiang, Anton Mamonto, Idrus Mokodompit, John
Sumual. Dirut Bank Sulut, Salibana, Tim pansus pemekaran Nusa Utara, Anggota DPR RI Paula Singal. (man)