Manado,Jurnal-Banjir yang melanda Kota Manado mengakibatkan duka yang mendalam bagi warga yang tertimpa bencana. Namun dibalik kisah yang menyedihkan itu, ternyata masih ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi sehingga menjadi preseden buruk dimata masyarakat.
Seperti bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmut yang disalurkan untuk korban yang terkena bencana malah dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Dari sumber yang dipercaya, membeberkan jika bantuan dalam jumlah tiga unit kendaraan dinas maupun pribadi yang digunakan pemkab bolmut memuat bantuan berupa beras,mie instan dan pakaian layak pakai hingga air minum kemasan justru diserahkan kepada oknum calon anggota legislatif (Caleg) DPRD Sulut, berinisial JA alias Djafar.
"Saya heran harusnya bantuan tersebut diserahkan kepada pemprop tapi kenapa malah diserahkan kepada oknum caleg yang maju di DPRD Sulutdari dapil manado, yang berdomisili di maasing," ucap sumber yang tidak mau dikorankan namanya, rabu (12/02).
Ia menyatakan bahwa bantuan tersebut bersumber dari masyarakat dan serta sekolah-sekolah yang dikumpulkan melalui pemkab tapi sayangnya malah diganti menjadi sumbangan pribadi yang mengatasnamakan bantuan pribadi dari djafar yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
"Bukan hanya itu saja, mobil kami malah disuruh ganti plat nomor pribadi oleh djafar. lebih sadis lagi,
saat penyerahan bantuan di Wonasa Kapling, Tumionting, Karame, Kampung Katang, harus pakai atribut partai. Ada juga kalender, striker dan kartu nama caleg," ungkapnya.
Yang mengherankan lanjut dia, saat penyerahan bantuan tersebut justru diketahui oleh oknum Sekda Bolmut, Oknum Kadis Dinsos, Oknum Kadis Pertanakhutbun, dengan seorang staf kesbangpol. "Memang sebagian besar ada juga bantuan diserahkan ke pemprop sulut namun sebagian sisanya kami antar langsung ke rumah djafar," bebernya.
Dengan kejadian tersebut menimbulkan respon dan mosi tidak percaya kepada pemerintah dan caleg.
Ikhsan Pontoh, tokoh pemuda kaidipang menuding pemerintah pemerintah tidak transparan dalam mengelolah bantuan. "Kami sangat kecewa dengan tindakan tersebut. Apalagi bantuan ini adalah swadaya masyarakat serta seluruh sekolah yang ada di bolmut. Kami minta pemerintah harus bertanggungjawab atas persoalan ini," tegas Pontoh sembari mendesak pemerintah agar membongkar dalang dibalik lakon penyelewengan bantuan ini. "Harus usut tuntas penyelewengan bantuan ini, apapun namanya warga harsu tahu apa yang pemerintah lakukan," tansanya.(***)
