Untuk kapan KPK louncing pasti dalam waktu dekat ini,” ungkap Wawali. Sementara itu Sekkot Manado Ir Haefrey Sendoh yang dimintai tanggapanya terkait dengan konsep Wawali tersebut menegaskan, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. “Perlayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Konsep ini jelas sangat baik dan akan membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah, untuk itu saya dukung penuh KPK hadir di Manado,” tegas Sekkot sambil menambahkan bahwa hal tersebut terurai dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Pendapat serupa dikatakan Kabag Organisasi Kepegawaian (Orpeg) Manado Inov Waleleng yang dikonfirmasi soal rencana pelayanan publik dan pengawasan SKPD tersebut menyatakan, KPK itu bisa dilakukan dengan mengacu pada Perwal nomor 6 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan publik di kota Manado. “Langkah itu sangat baik, karena penyelenggaraan pelayanan publik yang baik selain tercermin dari mekanisme sistem prosedur pelayanan publik juga terbentuknya tim pengelola pengaduan masyarakat,” terang Waleleng.
Disatu sisi Wawali menambahkan, pelayanan publik yang prima dapat dicapai jika sistem pemerintahan di kota Manado telah bebas dari praktik-praktik korupsi, sehingga lebih fokus pada pelayanan masyarakat bukan pada pemenuhan kebutuhan individu. “Sebelumnya telah ada penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh Kepala SKPD di hadapan Walikota Manado, serta pembacaan pencanangan komitmen SKPD dalam menunjang Pembangunan Zona Integritas. Artinya dengan begitu pelayanan terhadap warga masyarakat Manado menjadi prioritas termasuk kegiatan pemerintahan lainnya,” kunci Wawali. (luq)