Ide tol laut yang diungkapkan Jokowi adalah dengan mengadakan kapal-kapal besar yang berkeliling Indonesia untuk menyamakan harga barang di seluruh Indonesia. Satu contoh yang diungkapkan adalah harga semen di Jawa dan Papua yang sangat berbeda jauh, dimana harga di Jawa per sak Rp.50 ribu sementara di Papua bisa mencapai Rp.1 juta.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Indonesia Maritime Institute (IMI), Dr. Y. Paonganan yang juga pakar maritim Indonesia mengatakan bahwa Jokowi tidak paham konsepsi negara maritim karena menggunakan istilah tol laut.
"Dengan menggunakan kata 'tol' itu saja sudah kurang tepat, dan secara filosofis tentu keliru. Karena membawa paradigma daratan ke lautan," kritik Doktor lulusan IPB ini kepada, Selasa, (17/6).
Dijelaskan Y Paonganan, seharusnya yang dilakukan dalam kaitan perspektif maritim adalah membenahi sistem pelayaran dengan membangun infrastruktur laut, membangun industri maritim atau perkapalan yang merata seluruh Indonesia dan membangun sentra-sentra ekonomi di daerah timur agar terjadi pemerataan ekonomi nasional. Sehingga sistem logistik nasional bisa normal dengan biaya murah.
"Sebagai contoh, harga satu pak biskuit seharusnya sama di seluruh Indonesia. Produksi biskuit di Jakarta harus diangkut ke Papua dengan menggunakan kapal laut. Tentu produsen dalam hal menentukan harga juga memperhitungkan biaya distribusinya. Lalu dengan biaya angkut yang mahal tadi, harga barang juga akan naik. Sistem ini yang harus menjadi perhatian utama dalam melihat NKRI dari perspektif maritim," tegas Paonganan yang akrab disapa Ongen.
Menurut Direktur IMI, Jokowi mengambil contoh harga semen yang sangat timpang di Jawa dan Papua pun agak keliru. Semen di Papua yang mencapai harga Rp 1 jutaan itu terdapat di daerah pegunungan karena diangkut dari Jayapura dengan pesawat udara. Jadi tidak ada kaitan dengan transportasi laut. Di Jayapura sendiri, harga semen tidaklah jauh beda dengan harga di Jawa, hanya bekisar 75 ribu/sak, tentu tetap ada perbedaan harga yang signifikan," lanjut Paonganan
Yang membuat biaya angkut kapal laut tinggi, jelas Ongen, khususnya ke wilayah Timur Indonesia dikarenakan kapal dari yang mengangkut hasil produksi memperhitungkan biaya pulang pergi. Karena khawatir kembali tidak ada barang yang diangkut. Jadi otomatis biaya jadi double.
"Jika ada kapal besar yang direncanakan Jokowi lalu lalang antar pulau untuk mengangkut komoditas. Lantas yang akan mensubsidi siapa? Emang kapal yang akan dia buat energinya pakai air laut?," kritik Ongen.
Ongen juga menyarankan agar Jokowi jangan bicara konsep dengan istilah bombastis tapi tidak mengerti substansinya. Untuk mencapai cita-citanya itu, Jokowi butuh waktu yang panjang bisa sampai 5 periode presiden. Karena hal itu tidak serta merta.
"Banyak tahapan yang harus dilalui karena bicara maritim tidak bicara parsial tapi komprehensif dan terintegrasi. Jadi sebaiknya Jokowi memahami dulu konsepsi apa itu negara maritim baru bicara seperti itu. Jangan terus membodohi rakyat," paparnya.
Ongen pun menyarankan sebaiknya Jokowi mempelajari kembali peta NKRI baru bicara maritim. Jangan berpikir bahwa NKRI itu hanya seluas Kota Solo atau Jakarta yang cukup dibuatkan bus besar untuk bolak-balik antar lokasi seperti Transjakarta.
"Ngurusin Transjakarta saja tidak bisa, apalagi ngurusin kapal-kapal besar untuk dijadikan tol laut," sergah Ongen.(mdk)