Iklan

› Nasional Wacana Kenaikan Harga BBM Rp3.000
September 18, 2014, 17:09 WIB
Last Updated 2014-09-19T00:09:59Z
Nasional

Wacana Kenaikan Harga BBM Rp3.000




Jurnal,Jakarta - Presiden tepilih, Joko Widodo, enggan berkomentar banyak terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp3.000 per liter.

Padahal sebelumnya, salah satu penasihat Tim Transisi Jokowi-JK, Luhut Pandjaitan menyebutkan, harga BBM bersubsidi akan naik sebesar Rp3.000 per liter mulai November mendatang.

Menurut Jokowi, --sapaan Joko Widodo--, kenaikan harga BBM bersubsidi itu saat ini masih dalam tahap kalkulasi. Ia akan menerima usulan dari siapa pun.

"Semua boleh mengusulkan, tetapi saya dan tim masih mengalkulasi itu. Kira-kira berapa subsidi yang akan dialihkan kepada usaha-usaha produktif di kampung dan di desa untuk petani serta nelayan," kata Jokowi usai mengadiri acara peluncuran Roadmap Perekonomian oleh Apindo di Hotel Four Seasion, Jakarta, Kamis malam, 18 September 2014.

Jokowi pun belum bisa memastikan kenaikan harga BBM bersubsidi itu akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, menurut dia, kalkulasi kenaikan harga BBM bersubsidi itu hingga saat ini belum selesai.

"Kenaikannya ya tidak bisa saya sampaikan kapan, kami ngitung saja belum rampung," tutur dia.

Sebelumya, penasihat Tim Transisi Jokowi-JK, Luhut Pandjaitan menyebutkan, harga BBM bersubsidi akan naik sebesar Rp3.000 per liter mulai November nanti.

“Kami telah berdiskusi dengan tim dari presiden terpilih dan akan menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp3.000 per liter pada November. Dengan begitu, akan ada alokasi yang lebih besar untuk infrastruktur,” kata Luhut.

Luhut yakin bahwa kebijakan yang diambil Jokowi-JK itu tidak akan mendapat penolakan serius dari DPR. Karena, kenaikan harga BBM bersubsidi itu dalam perhitungan tim transisi maupun koalisi Jokowi-JK sudah menjadi keniscayaan.

“Secara informal saya tidak melihat ada masalah. Masalah ini sudah didiskusikan dengan beberapa anggota DPR dan mereka sepakat,” tuturnya.

Namun, Luhut mengakui, masalah terbesar dari kebijakan ini adalah potensi penolakan masyarakat. Berbagai aksi demonstrasi memang biasanya terjadi saat pemerintah menaikkan harga BBM.(***)