Ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Manado bersama Empat Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sulawesi Utara dengan tujuan mengurangi peluang Korupsi melalui perubahan manajemen layanan publik.
Wawali mengatakan dalam rakor ini membicarakan tentang LPSE(Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dampingan dari SIPS.
“ tadi ada pemaparan oleh empat kabupaten/kota lain di provinsi ini melalui SIPS ,ada beberapa peningkatan peayanan dan juga sistem karena ada kerja sama tersebut.”ujar Wawali.
Wawali juga meminta ketika kontrak kerjasama pemerintah kota Manado bersama SIPS ini berhenti ada inovasi lain dari discapilduk dan pemerintah kota Manado tentang monitoring dan evaluasi apa yang sudah dilakukan dengan pencapaian kedepan dan jangan sampai terlena dengan apa yang ada saat ini. "Prasarana dan pelayanan sudah baik tapi kita jangan terlena harus ada yang evaluasi” pesan Wawali.
Wawali juga berujar ketika peningkatan SDM dan system lebih baik lagi di pemerintah kota Manado maka tidak ada hambatan.”saya berharap kabupaten/kota di sulawesi utara bisa menjadi contoh tentang pelayanan publik yang baik."
"Kota Manado dan Sulawesi utara mampu memberikan pelayanan yang baik, baik dengan sistem maupun sumber daya manusianya karna Excellent system harus dibarengi juga dengan excellent people." puji Wawali.
Wawali menegaskan bahwa Pemerintah kota Manado secara terbuka menerima pihak lain yang ingin bekerja sama dengan pemerintah kota Manado untuk melakukan monitoring dan evaluasi,sehingga pemerintah kota Manado lebih terbuka dan memahami pelayanan di Kota Manado.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Minahasa,Bupati Sangihe, Direktur Support to Indonesia’s Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) Project, Mr Peter F. Walton dan juga undangan lainnya. (luq)