Budi Gunawan |
Jurnal,Jakarta – Dibalik penetapan Komjen Budi Gunawan
sebagai tersangka oleh KPK dinilai ada nuansa politik. Demikian dikatakan Wakil
Ketua Fraksi Demokrat DPR Benny K Harman.
"Ada nuansa politis dalam
penetapan tersangka Budi Gunawan ini. Mestinya tidak harus dilakukan yang
bersangkutan berada dalam proses pencalonan," kata Benny di Gedung DPR,
Jakarta, Selasa (13/1).
Benny menduga, saat ramai-ramai
berita pencalonan Kapolri, KPK sudah memperingatkan Presiden Jokowi. Namun
Jokowi tidak menghiraukan imbauan KPK itu.
"Dugaan saya sudah ada nota
keberatan dari KPK ke presiden tapi presiden tidak mau peduli," terang
dia.
Sementara itu, Anggota Komisi III
DPR Nasir Djamil mengkritisi bahwa rekening gendut di Polri sangat banyak.
"Rekening gendut kan bukan
Budi Gunawan saja, kenapa tidak jadi tersangka. Ini menjadi pertanyaan,"
kata Nasir kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/1).
Utuk itu komisi III akan tetap
melakukan fit and proper test terhadap calon kapolri Budi Gunawan.
"Komisi III tetap
menggunakan asas praduga tak bersalah. Semua fakta hukum, fit and proper
dilanjutkan. Agenda tetap dilaksanakan, rencananya besok malam,"
terangnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK
Bambang Widjojanto memastikan nama-nama pihak lain terlibat akan tercantum di
dalam surat dakwaan Budi. "Kami pastikan nanti akan dirumuskan di
dakwaan," ujar Bambang.
Samad lebih tegas menyatakan
fakta-fakta soal Budi. Menurut dia, saat proses seleksi menteri Kabinet Kerja,
Budi merupakan salah satu calon dengan predikat 'merah.'(mdk)