Jurnal,Jakarta -Pertemuan Komisi VII DPR dengan mantan anggota Tim Reformasi
Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi malam ini tak memuaskan para anggota DPR.
Pasalnya, rasa penasaran siapa mafia migas sebenarnya belum terungkap dari
mulut Faisal Basri.
"Karena kita belum tahu siapa mafia migasnya, kita akan agendakan pertemuan selanjutnya dengan Menteri ESDM," ujar Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika, usai menutup rapat, Rabu (20/5/2015).
Bahkan kata Kardaya, pertemuan selanjutnya tidak hanya dengan Menteri ESDM Sudirman Said saja, tetapi melibatkan banyak pihak mulai dari Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Direksi Pertamina, danIntegrated Supply Chain (ISC).
"Pokoknya yang terkait dengan Petral kita undang semua, secepatnya, terutama Daniel Purba (Vice President ISC)," tegas Kardaya.
Faisal dalam rapat tidak mau mengungkapkan nama mafia migas, walaupun 18 anggota Komisi VII DPR sudah mencecarnya untuk mengungkapkan.
Faisal menegaskan, Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpinnya bukanlah penegak hukum yang memburu mafia migas, tapi tim nya bekerja untuk membuat rekomendasi, agar rekomendasi tersebut digunakan pemerintah untuk membenahi tata kelola migas, sehingga mempersulit ruang gerak mafia migas.(dtc)
"Karena kita belum tahu siapa mafia migasnya, kita akan agendakan pertemuan selanjutnya dengan Menteri ESDM," ujar Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika, usai menutup rapat, Rabu (20/5/2015).
Bahkan kata Kardaya, pertemuan selanjutnya tidak hanya dengan Menteri ESDM Sudirman Said saja, tetapi melibatkan banyak pihak mulai dari Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Direksi Pertamina, danIntegrated Supply Chain (ISC).
"Pokoknya yang terkait dengan Petral kita undang semua, secepatnya, terutama Daniel Purba (Vice President ISC)," tegas Kardaya.
Faisal dalam rapat tidak mau mengungkapkan nama mafia migas, walaupun 18 anggota Komisi VII DPR sudah mencecarnya untuk mengungkapkan.
Faisal menegaskan, Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpinnya bukanlah penegak hukum yang memburu mafia migas, tapi tim nya bekerja untuk membuat rekomendasi, agar rekomendasi tersebut digunakan pemerintah untuk membenahi tata kelola migas, sehingga mempersulit ruang gerak mafia migas.(dtc)