Jurnal,Manado - Saat penyampaian nota keuangan APBD TA
2014, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang menuturkan,
masalah yang kerap kali ditemui di SKPD yang menyebabkan adanya beberapa
catatan dari BPK RI terkait penggunaan anggaran yang disebabkan oleh minimnya
penguasaan pembuatan administrasi. Hal ini harus diperhatikan dan ditingkatkan.
"Tertib administrasi jadi landasan," ujar gubernur di paripurna waktu lalu, sembari menambahkan kalau disiplin anggaran dan transparansi jadi tolak ukur.
Pada kesempatan itu pula gubernur mengingatkan agar setiap SKPD harus bertindak cerdas, tepat dan jelas dalam melaksanakan program-program kerja agar tepat sasaran.
"Tertib administrasi jadi landasan," ujar gubernur di paripurna waktu lalu, sembari menambahkan kalau disiplin anggaran dan transparansi jadi tolak ukur.
Pada kesempatan itu pula gubernur mengingatkan agar setiap SKPD harus bertindak cerdas, tepat dan jelas dalam melaksanakan program-program kerja agar tepat sasaran.
"Bila dilakukan dengan tepat, maka
semuanya akan berjalan dengan lancar. Intinya harus tepat sasaran dan demi
kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," ujar gubernur sambil menegaskan agar
pada penyusunan APBD 2015 dan rancangan APBD 2016 dilakukan dengan teliti demi
kemajuan daerah Nyiur Melambai ini.(gon)