Jurnal,Manado – Ketua Dewan Pengurus Asosiasi
Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), GS Vicky Lumentut, diundang khusus
Presiden Joko Widodo untuk menghadiri rapat koordinasi yang juga dihadiri Wakil
Presiden Jusuf Kalla, para Menteri Kabinet Kerja, para Gubernur, Kajati, dan
Kapolda se-Indonesia, menghadiri Sidang Kabinet di kantor Kepresidenan Bogor,
Jabar, Senin (24/8/2015) siang.
Dalam rapat tersebut, Walikota GSVL mengutip
pernyataan Presiden Jokowi yang mengakui adanya perlambatan ekonomi yang
sementara dialami. Namun perlambatan tersebut, bukan hanya dialami oleh
Indonesia, tetapi juga dialami oleh hampir semua negara.
“Pak Presiden mengatakan, semuanya sudah tahu
bahwa ada perlambatan ekonomi yang kita alami. Tetapi juga perlu ditekankan,
tidak hanya negara kita yang mengalami, hampir semua negara mengalami
perlambatan ekonomi. Yang lebih berat dari kita, negara-negara di dekat kita,
tetangga-tetangga kita, sama mengalami,” ujar Lumentut.
Beberapa hal yang mengakibatkan suku bunga naik
diantaranya krisis yang melanda Yunani beberapa bulan yang lalu, kenaikan suku
bunga di Amerika, depresiasi yuan di China, dan karena ramainya antara Korea
Selatan dan Korea Utara dua hari terakhir ini. Karena itu Presiden Jokowi
mengingatkan semua jajaran pemerintah untuk melakukan langkah antisipasi.
“Semuanya harus mempunyai pemikiran yang sama, dan kepatuhan terhadap garis
yang sudah kita, nantinya akan disampaikan, apa yang harus kita lalukan.
Semuanya harus sama. Jangan sampai kita sudah memberikan garis, ada yang masih
di luar garis,” tegas Presiden Jokowi.
Dia pun menegaskan hal-hal yang ingin disampaikannya.
Pertama, yang paling penting mengenai tujuan berbangsa dan bernegara yaitu
masyarakat adil dan makmur. Ia menyebutkan, masyarakat yang adil dan makmur
dapat dicapai kalau kita mempunyai pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan
itu ditopang oleh APBN, APBD, BUMN dan juga belanja swasta. “Artinya, kalau
belanja spending goverment, baik di APBN, APBD, belanja BUMN, dan belanja
swasta nasional dan asing bisa bergerak, itulah yang akan membuat pertumbuhan
pada ekonomi,” tutur Presiden Jokowi.
Persoalannya, kata Presiden, sekarang ini ada
problem di serapan anggaran, di belanja anggaran, baik di APBN, APBD Provinsi,
Kota/Kabupaten, BUMN. Oleh sebab itulah, tegas Presiden, ia perlu bertemu
dengan para Gubernur, Kajati dan Kapolda, untuk mengatasi permasalahan ini.
“Problem di serapan anggaran, di belanja anggaran, baik di APBN, APBD Provinsi,
APBD Kota/Kabupaten, harus diselesaikan,” tukas Jokowi.
Hadir juga dalam rapat koordinasi tersebut antara
lain Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko
Kemaritiman Rizal Ramli, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan
Maharani, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Sekretaris Kabinet Pramono
Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung Prasetyo, Plt Ketua KPK Taufikurahman
Ruki, Ketua BPK Hadi Purnomo, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Gubernur
Bank Indonesia Agus Martowardojo, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BPKM) Franky Sibarani, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin.(*/man)